Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahap II dicanangkan secara resmi oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada Rabu (3/8) di RSUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada pencanangan ini, Menkes Budi bersama Gubernur Ridwan Kamil berkesempatan melakukan peninjauan layanan imunisasi anak, dan melakukan penetesan imunisasi polio pada anak.
Hadir mendampingi dalam pencanangan tersebut istri Gubernur Jabar Atalia Praratya, Bupati Karawang Cellica Nurracha Diana, Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika, Plt. Direktur RSUD Kabupaten Karawang Fitra Hergyana, dan Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Prima Yosephine.
BIAN Tahap II mulai dilaksanakan saat ini di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Vaksin yang diberikan adalah vaksin campak rubella yang menyasar usia 9 sampai 59 bulan, dan imunisasi kejar pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib.
Sedangkan Tahap I telah dilaksanakan sejak 18 Mei 2022 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Vaksin yang diberikan berupa imunisasi campak rubela untuk usia 9 sampai 15 tahun, serta imunisasi kejar untuk anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib. BIAN ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengejar cakupan imunisasi yang rendah.
Dikesempatannya Menkes Budi mengatakan imunisasi merupakan upaya pencegahan yang aman, berbiaya rendah dan berdampak besar dalam melindungi masyarakat dari berbagai penyakit menular berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi.
“Jangan lupa bapak/ibu anak-anak nya untuk divaksinasi supaya anak sehat,” tegas Menkes Budi.
Bulan imunisasi anak nasional merupakan momen penting untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan imunisasi pada anak-anak. Upaya ini tidak hanya akan melindungi anak-anak yang menjadi sasaran BIAN, namun juga seluruh masyarakat.
Selama pandemi COVID-19, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis sehingga terjadi kesenjangan imunitas. Bila kesenjangan imunitas ini tidak segera dikejar maka akan terjadi peningkatan kasus dan kejadian luar biasa (KLB) yang akan menjadi beban ganda di tengah pandemi.
Dampak dari penurunan cakupan imunisasi dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan terjadinya KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.
Ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021. Dari jumlah tersebut, ada lebih dari 600 ribu atau sekitar 37,5% bayi berasal dari wilayah Jawa dan Bali.
Di Jawa Barat ada sekitar 332.400 anak belum dapat imunisasi. Namun laporan hasil BIAN pada hari kedua terpantau di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan cakupan imunisasi campak rubella sebanyak 103.266 anak atau 3,1%, imunisasi OPV 13.095 anak, imunisasi IPV 1.655 anak, dan DPT atau Pentabio sebanyak 17.255 anak.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan pemerintah Jawa Barat berkomitmen untuk mengejar target 90% cakupan imunisasi campak rubella, dan 80% cakupan imunisasi kejar.
“Cakupan ini akan kami terus tingkatkan. SDM Indonesia harus sehat, penyakit yang potensi menyerang anak-anak kita harus mencegahnya dengan imunisasi,” ucap Ridwan Kamil.
Menkes Budi menambahkan Kementerian Kesehatan menambah 3 varian baru vaksin dalam program imunisasi dasar anak. 3 varian vaksin baru itu yakni HPV untuk pencegahan kanker serviks bagi para ibu, PCV untuk pneumonia pada balita, dan Rotavirus untuk pencegahan diare pada Balita.
“Penambahan 3 varian vaksin ini merupakan salah satu program baru transformasi kesehatan pilar pertama terkait layanan kesehatan primer,” ujar Menkes Budi.(Adt/Gtr/Clys).
