Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mempertahankan opini WTP berkelanjutan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI melalui Sekretariat Ditjen P2P menyelenggarakan Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahun UAPPA/BE-1 Ditjen P2P TA 2019 pada tanggal 20 – 25 Januari 2020 di Bekasi.
Peserta pertemuan adalah para pelaksana SAIBA dan SIMAK-BMN sebagai penyusun Laporan Keuangan satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P berjumlah 99 satker yang mendapat alokasi DIPA TA 2019. Sedangkan narasumber pada pertemuan ini berasal dari Biro Keuangan dan BMN, Inspektorat Jenderal Kemenkes, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK), Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Pada pertemuan ini juga di berikan apresiasi/penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI kepada Satker Pusat UPT dan Dekonsentrasi di lingkungan Ditjen P2P berprestasi dalam Laporan Keuangan.
Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Drs. Warmo Sudrajat, M.Kes., MH dalam laporan pelaksana pertemuan mengatakan tujuan umum diselenggarakannya pertemuan ini adalah agar para peserta mampu menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 sekaligus di Reviu oleh tim APIP Kemenkes secara tepat waktu, akurat, transparan, paripurna dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya antara lain agar para peserta dapat menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019, melaksanakan reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh tim APIP Kemenkes, memahami konsep penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (SAIBA), memahami dan mengetahui peraturan-peraturan terkait penyusunan Laporan Keuangan TA 2019, dan para peserta mampu mengimplementasikan aplikasi e-Rekon LK di lingkungan Ditjen P2P.
Sehingga output yang diharapkan setelah pertemuan ini adalah tersusunnya laporan keuangan tahun 2019 dengan motto “Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan WTP Berkelanjutan”, ujar Drs. Warmo dalam laporannya.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018 oleh BPK, Kementerian Kesehatan kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tersebut menunjukan bahwa Kementerian Kesehatan dalam menyusun Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan pengendalian intern yang memadai serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Sehingga sebagai perwujudan apresiasi dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang lalu, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan memperoleh opini WTP selama enam kali berturut-turut pada Laporan Keuangan tahun 2013 s.d 2018.
“Oleh karena itu, mari sama-sama kita kuatkan lagi bahwa modalitas kita dengan memperoleh opini WTP sejak tahun 2013 s.d 2018 ini menjadi modal kita dan ini yang akan kita pertahankan serta ini akan kita lanjutkan dan akan kita tingkatkan,”ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Achmad Yurianto dalam sambutannya saat membuka Pertemuan Laporan Keuangan Tahun UAPPA/BE-1 Ditjen P2P TA 2019, pada Senin malam (20/1).
Lanjut dr. Achmad di kesempatannya mengatakan dimana saat ini kita sudah mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, artinya sejauh ini kita sudah benar di dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. Ini gambaran yang sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri bahwa pengendalian intern sudah berjalan, maka disinilah kita melihat bahwa untuk ikut membantu melakukan pengendalian sejak dari diri kita yang selalu kita teriakkan dengan semangat jaga diri jaga Kementerian Kesehatan dengan tidak mengurangi dan mengabaikan kaidah pengelola keuangan kita yang sudah sehat. Dimana hal ini dapat dijadikan modal, kalau kita pegang kuat dan selalu kita ingat, maka kita akan bisa mempertahankan. Sehingga bagi kita itu bukan sebuah prestasi yang harus dikerjakan itu adalah basic insting yaitu Naluri Teman dan Jaga Kementerian Kesehatan.
“Saya minta modalitas ini betul-betul kita hayati kita pegang transfer mentalitas yang harus selalu berjalan karena Tour Of Duty, Tour of Area tidak bisa kita pungkiri dalam kaitan dengan tuntutan pembinaan satuan kerja tuntutan pembinaan karir dan jabatan pegawai,”ujar beliau di kesempatannya
Gambaran memperoleh opini WTP sejak tahun 2013 s.d 2018 ini, kata dr. Achmad adalah gambaran yang nyata bahwa kita mampu mengalihkan cara berpikir yang benar yang tertanam pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, persamaan sampai pada pertanggungjawaban. Inilah yang saya katakan dari tanggung jawab kita kepada rakyat, hakekatnya uang rakyat yang diamanahkan kepada kita untuk mensejahterakan rakyat akan diapresiasi sebagai sebuah kepercayaan rakyat kepada kita, keyakinan rakyat kepada kita bahwa memang kita berniat baik kerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, saya kabarkan dalam bentuk modalitas tantangan ini tidak menjadi semakin ringan ada tantangan yang sifatnya alamiah di dalam kaitannya dengan literasi. Sehingga diharapkan manfaat yang dirasakan oleh rakyat indonesia pun semakin besar, dan dampak positifnya bisa dinikmati lebih luas.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPK terkait opini WTP dapat menjadi indikator pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah yang bersentuhan dengan rakyat.
Oleh karenanya ini merupakan tantangan besar bagi SDM pengelola keuangan untuk tingkatkan tantangan, karena kenyataannya dari tahun ketahun APBN yang diturunkan di Kementerian Kesehatan makin kecil, tetapi bagaimana pengelolaannya itu yang bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntan tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara manfaat. Apakah kemudian uang itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan kedua kita adalah terkait dengan pembinaan implementasi akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.
“Sekali lagi penekanan saya adalah pada implementasi jawaban, ini bukan pada strata eselonisasi jabatan, bukan pada strata kemampuan profesionalisme fungsional dalam bahasa yang gampang siapapun yang berada pada jabatan Fungsional Madya harus jauh lebih pintar dibanding yang tidak jauh lebih pintar,” tutur dr. Achmad
Tantangan ini akan terlihat dari bagaimana kita mengimplementasikannya tantangan ke depan dan berikutnya. Sudah tentu ini terkait dengan pengendalian intern dan sebagainya tentunya harus ada tindak lanjut dan monitoring tindak lanjut sebagainya dari kaidah-kaidah keuangan yang benar. Oleh karena itu inilah yang kemudian akan kita jadikan tekad bersama untuk meningkatkan potensi diri, karena tuntutan Jabatan Fungsional inilah yang kemudian memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk kita mengembangkan karir. Satu sisi ada yang berduka dengan kebijakan ini tapi satu ada yang berbahagia dengan kebijakannya.
Oleh karena itu, kata dr. Achmad di akhir sambutannya mengatakan ini adalah ruang yang harus kita manfaatkan kita hidup di dalam era yang harus kompetitif dengan bangsa-bangsa lain yang mau tidak mau senang atau tidak senang jangan pernah menyesali jadi seorang pegawai negeri sipil/ aparatur sipil negara. Karena tantangan kedepan adalah bagaimana negara kita maju, bagaimana negara kita bisa berkompeten, berkompetisi dengan negara-negara lain. Kuncinya adalah bagaimana rakyat mempercayai pemerintahnya, dan salah satu kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah adalah bagaimana mengelola keuangan dengan benar sesuai norma tujuan yang dititipkan rakyat kepada negara untuk mensejahterakan rakyat indonesia.
