Sebagai wujud penerapan International Health Regulation (IHR) 2005 yang mengamanatkan core capacities setiap negara dalam mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan merespon (respond) terhadap seluruh ancaman kedaruratan kesehatan, serta dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam hal penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk maupun wilayah, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, pada (26/11) menyelenggarakan Simulasi Penanggulangan KKM Akibat Bahaya Kimia di Kota Cilegon.
Simulasi ini merupakan bentuk uji Rencana Kontinjensi yang telah dipersiapkan, dan dapat diterapkan dengan baik, bila seluruh jajaran terkait dan segenap lapisan masyarakat, termasuk kalangan swasta, serta pelaku usaha turut berperan serta dan bekerjasama dengan baik.
Derasnya arus globalisasi transportasi, perdagangan dan informasi, pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat dapat menimbulkan berbagai ancaman penyakit seperti agen biologi atau terkait agen kimia, agen fisika atau berhubungan dengan agen radioaktif. Jika ancaman ini tidak ditangani dengan tepat dan cepat, maka dapat mengakibatkan terjadinya KKM yang selanjutanya dapat meluas antar wilayah/negara mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
“Kita perlu waspada dan bersiap diri, ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat tidak hanya bersumber dari agen biologi, tetapi juga ancaman kimia dan nuklir/radioaktif. Khususnya di Cilegon yang merupakan kawasan industri dan strategis nasional,” ujar Direktur Jenderal P2P Maxi Rein Rondonuwu dalam sambutannya saat menjadi Inspektur pada Simulasi Penanggulangan KKM Akibat Bahaya Kimia.
Lanjut Dirjen Maxi, Cilegon juga merupakan kawasan rawan bencana alam (khususnya gempa bumi, tsunami, vulkanik), dan tidak terlepas dari ancaman/bahaya kimia yang sewaktu – waktu dapat terjadi dan menimbulkan dampak kesehatan yang luas sehingga menyebabkan terjadinya suatu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).
Selain itu pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami merupakan satu bentuk ancaman agen biologi yang telah menimbulkan dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan yang luas di tengah masyarakat Indonesia maupun di dunia. Berbagai kebijakan pemerintah pun diberlakukan mulai dari pembatasan sosial, pengetatan mobilitas/ perjalanan, dan penguatan tracing, testing, treatment (3T) yang masif disertai peningkatan cakupan vaksinasi, baik vaksinasi 1, 2, maupun booster, juga booster kedua bagi tenaga kesehatan. Belum usai pandemi COVID-19, WHO juga telah menetapkan Monkeypox sebagai PHEIC pada Juli 2022 yang lalu.
Untuk itulah kita harus bersiap diri, seluruh jajaran baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur TNI – POLRI, kalangan swasta/pengusaha, akademisi/profesional, dan segenap lapisan masyarakat. Penyelenggraan Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita bersama dalam menghadapi potensi bahaya yang dapat terjadi.
“Mari kita bahu membahu, saling melengkapi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan sebaik – baiknya dalam mewujudkan Kota Cilegon yang siap siaga menghadapi KKM, khususnya yang diakibatkan oleh bahaya kimia,” ungkap Dirjen Maxi diakhir sambutannya.
Dikesempatan yang sama Dirjen Maxi bersama Wakil Bupati Kabupaten Serang Panji Tirtayasa turut serta meresmikan Gedung Wilayah Kerja (Wilker) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banten yaitu Wilker Bojonegara Kabupaten Serang Banten.(Adt)
