Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada (3/5) melantik 13 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Menkes melantik dr. Cut Putri Arianie, MHKes sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM).
Cut Putri Arianie, MHKes sebagai Direktur P2PTM yang baru dilantik, pada (9/5) melakukan penandatanganan dan membacakan Pakta Integritas di hadapan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Anung Sugihantono, M.Kes serta para pejabat struktural lainnya di lingkungan Ditjen P2P Kemenkes RI yang hadir pada kesempatan tersebut yang berlangsung di Kantor Ditjen P2P Kemenkes RI Jakarta.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes di kesempatannya menyampaikan dalam sambutannya beberapa poin-poin penting antara lain yaitu pertama, melihat bahwa kultur di Ditjen P2P adalah Kultur kebersamaan, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah komunikasi yang harus bisa dijalin dengan berbagai sarana media yang kita miliki. Ini pola yang harus dikembangkan bersama, karena wujud dari konteks pakta integritas, salah satunya yaitu transparansi di dalam pola yang nanti akan di lakukan bersama-sama.
Kedua, dr. Anung melihat pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular menjadi strategis di dalam pencapaian-pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Strategis, karena memang sekarang sedang dalam proses-proses transisi epidemiologi, tapi sekaligus juga ada transisi demografi ke arah bonus demografi yang harapannya bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia.
Ketiga, kata dr. Anung, Direktorat P2PTM bukanlah operator melainkan adalah regulator. Jadi jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian hanya kita melaksanakan saja, tetapi harus dibangun sebanyak mungkin orang, komunitas, institusi yang melaksanakan kebijakan program yang kita susun. Ini yang mendasar, oleh karenanya kedepan Direktorat PTM harus mampu menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama sekaligus saling melengkapi dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan hal-hal terkait program-program penyakit tidak menular. Dan ini yang juga harus dipahami oleh kita semuanya di dalam mengambil sebuah kebijakan operasional nantinya bahwa kita berada bukan sekedar dirana pengendalian tetapi sekaligus juga dirana pencegahan. oleh karena itu faktor risiko, faktor determinan, upaya promotif menjadi suatu hal yang harus dikerjakan dalam konteks-konteks operasional secara bersama-sama dengan stakeholder terkait.
Lanjut dr. Anung, untuk itu poin-poin ini mulai diterjamahkan didalam dokumen perencanaan, dokumen kegiatan, dan dokumen langkah-langkah operasional yang harus dilakukan tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Memang untuk tahun 2018 dalam konteks anggaran kita sudah disediakan, karena sudah ada RKAKL-nya, tetapi selaku kuasa pengguna anggaran, selaku direktur yang dalam hal ini posisinya adalah pejabat tinggi pratama bersama seluruh rekan-rekan mempunyai kesempatan untuk refocusing dan menajamkan kegiatan agar pencapaian-pencapaian indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya itu bisa kita kerjakan secara maksimal.
“poin-poin inilah yang saya harap bisa dikembangkan oleh Direktur P2PTM yang baru bersama dengan rekan-rekan di Direktorat P2PTM melalui mekanisme komunikasi dan mekanisme relation bersama dengan rekan-rekan di dalam Direktorat P2PTM serta kemitraan dengan teman-teman di luarâ€, ujar dr. Anung di akhir sambutannya.
