Rakontek Ditjen P2P Tahun 2024: Unggul Bersama, dan Terpadu Melaksanakan Transformasi Kesehatan Menuju Indonesia Emas

Bali, 7 Mei 2024

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Kemenkes RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS membuka Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal P2P Kemenkes RI Tahun 2024 dengan tema “UNGGUL BERSAMA, DAN TERPADU MELAKSANAKAN TRANSFORMASI KESEHATAN MENUJU INDONESIA EMAS”. Rakontek yang membahas terkait dengan 6 (enam) Pilar transformasi Kesehatan ini berlangsung di Nusa Dua Bali, pada Selasa (7/5/2024). Rapat ini di hadiri juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes, Para Direktur dan para Pejabat di Lingkungan Ditjen P2P,serta Para Kepala UPT dari Balai Besar dan Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam sambutanya Dirjen Maxi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah memasuki masa transisi dengan terus berbenah dan melakukan transformasi kesehatan melalui 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan yang didukung dengan transformasi internal Kementerian Kesehatan.

Permasalahan dan tantangan bidang kesehatan ke depan akan terus terjadi dan bertambah. Insiden penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meningkat, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, ancaman wabah dan pandemi berikutnya serta masalah kesehatan masyarakat lainnya masih akan kita hadapi. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 akan segera berakhir. Kita masih harus terus bekerja keras untuk memenuhi target – target pembangunan bidang kesehatan yang masih belum tercapai.

Situasi transisi pemerintahan saat ini, dimana pemerintahan yang baru masih menunggu terbentuk, RPJMN 2025 – 2029 belum final (baru teknokratik), Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan masih dalam periode penyusunan yang perlu terus kita kawal agar sasaran, arah kebijakan, program, strategi, dan indikator kesehatan selaras antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 409 ayat (3) dan ayat (4), pendanaan kesehatan dialokasikan sesuai program kesehatan nasional dan kebutuhan kesehatan daerah dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK bertujuan sebagai acuan dalam upaya harmonisasi target, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bidang Kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, swasta serta pemangku kepentingan lainnya.

“Untuk itu saya sangat mengapresiasi kinerja, kolaborasi serta kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terjalin baik dalam mendukung pencapaian target program pencegahan dan pengendalian penyakit melalui Rapat Koordinasi Teknis Program P2P tahun 2024,” ujar Dirjen Maxi.

Dirjen Maxi juga berharap dengan adanya Rakontek ini dapat semakin memperkuat sinergitas pusat, UPT, daerah, dan unsur masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Transformasi Kesehatan, serta menjawab tantangan dan mencapai target  yang menjadi program nasional di bidang kesehatan.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Presiden RI, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2023 tengah berproses di Sekretariat Negara. Maka selanjutnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan rancangan peraturan turunan selanjutnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan maupun peraturan turunan lainnya, ujar Dirjen Maxi diakhir sambutannya.(ADT/GA)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >