Dirjen P2P Gaungkan Transformasi Kesehatan Pada Pelaksanaan Binwil Sulawesi Tengah

Pembangunan kesehatan memerlukan kebijakan yang tepat dan strategis, serta dapat diaplikasikan mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, Kementerian Kesehatan berupaya menjaga sinkronisasi dan kesinambungan program kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan wilayah (Binwil) di bidang kesehatan. Dalam rangka implementasi transformasi Kesehatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/SK/130/2003 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Ditjen P2P menjadi Penanggung Jawab Binwil untuk 6 Provinsi yaitu Sulteng, Sulbar, Papua, Banten, Sumsel dan Aceh. Dari 6 provinsi tersebut, koordinator Binwil dibagi ke eselon 2. Sebagai koordinator Binwil Provinsi Sulteng adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan. Untuk itu Direktorat Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan pertemuan Sosialisasi Transformasi Kesehatan Pelaksanaan Binwil di Provinsi Sulawesi Tengah pada 5-7 Juli 2023 bertempat di Hotel Santika Palu. Adapun tujuan pertemuan ini ialah ” sosialisasi kebijakan atau regulasi baru kepada daerah yang disesuaikan dengan keperluan daerah untuk menjaga pelaksanaan program kesehatan di daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.” Ucap Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Lingkungan, Donal Simanjutak. SKM.,MKM dalam laporannya.

Kementerian Kesehatan dalam mengupayakan pembangunan bidang kesehataan melakukan transformasi sistem kesehatan yang memprioritaskan program promotif dan preventif di seluruh siklus kehidupan manusia. Transformasi kesehatan berfokus pada enam (6) pilar di antaranya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transfromasi teknologi kesehatan. Upaya perbaikan sistem kesehatan dimulai dengan menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder terkait termasuk dengan melibatkan masyarakat. “Semoga ini menjadi gerakan bersama yang dikerjakan secara sinergis, komprehensif dan berkelanjutan agar pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia semakin merata dan berkualitas” Harap Dirjen Pencegahan dan pengendalian Penyakit, Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS

Transformasi kesehatan sebagai sebuah bentuk kebijakan publik di bidang kesehatan wajib dilaksanakan di seluruh daerah dan akan dipantau juga pencapaiannya hingga tahun 2024. Implementasi transformasi kesehatan ini dapat membantu para pelaksana kebijakan di pusat dan daerah dalam mencapai target indikator strategi pembangunan kesehatan nasional yaitu: (1) meningkatkan kesehatan ibu dan anak, (2) perbaikan gizi masyarakat termasuk pencegahan stunting, (3) pencegahan dan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, (4) pelibatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan (5) penguatan sistem dan ketahanan Kesehatan

Dengan implementasi transformasi Kesehatan, “saya berharap bahwa indikator-indikator pembangunan Kesehatan di Sulteng semua bisa tercapai. Terutama indikator di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, baik itu Penyakit Menular (PM), Penyakit Tidak Menular (PTM), Imunisasi, Kesehatan Lingkungan maupun Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan” Tutup Pak Dirjen. (SSH)

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >