Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional PNS dan PPPK Ditjen P2P sebagai Pemantapan Organisasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Jakarta (8/6), Bertempat di Kementerian Kesehatan Gedung Adhyatma Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional bagi PNS dan PPPK di lingkungan Ditjen P2P di gelar secara daring dan luring, Kegiatan hari ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang bertujuan untuk Pertama, Mengisi peta jabatan yang telah ditetapkan Menpan RB berdasarkan perhitungan beban kerja yang ada dalam organisasi Ditjen P2P. Sebagaimana kita ketahui bahwa peta jabatan tersebut akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja (PPPK), Kedua Untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan harapan agar Ditjen P2P dapat lebih maju dengan pejabat fungsional sebagai garda terdepan dalam melakukan fungsi pelayanan terhadap masyarakat internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

Disamping itu pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal P2P ini  adalah untuk pemantapan organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, artinya dengan pengisian jabatan fungsional, maka seluruh jabatan fungsional  sudah secara lengkap terisi sesuai dengan peta jabatan yang ada, dan secara totalitas roda organisasi Direktorat Jenderal P2P sudah siap beroperasi dalam kapasitas lengkap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam Pengembangan dan Pembinaan karier pegawai pejabat fungsional tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi yang menciptakan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Sebelum mengakhiri sambutannya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, menyampaikan beberapa harapan diantaranya: 1. Senantiasa menerapkan core value ’BERAKHLAK’ dalam bekerja serta menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab; 2. Dalam melaksanakan tugas agar selalu melakukan indentifikasi masalah dan mengembangkan alternatif pemecahannya serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang logis; 3. Selalu meningkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun keseluruhan organisasi termasuk didalamnya menjalankan tugas-tugas atau mendorong suatu cara kerja baru yang inovatif; 4. Menciptakan dan mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerja sama yang kondusif; 5. Mampu berkordinasi dengan sesama pejabat fungsional dan struktural yang ada dalam menjalankan tugas dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 6, Selalu menunjukkan perilaku sebagai seorang pejabat fungsional yang beretika secara konsisten; 7, Menjaga netralitas PNS sebagai aparatur dengan maksud menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.  

Sehingga pada  era reformasi ini telah terbit Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka pemerintah juga telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah (PP) diantaranya tentang Manajemen ASN. Setiap ASN terutama para pejabat fungsional diwajibkan untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai konsekuensi dari pemberian tunjangan kinerja. Dalam SKP kita dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal, efektif, dan efisien baik dari kuantitas dan kualitas pekerjaan maupun dari segi efektifitas biaya yang dikeluarkan. Sementara itu dengan telah dikeluarkannya Permenpan nomor 1 tahun 2023 maka akuntabilitas kinerja pejabat fungsional tidak lagi dituangkan dalam pembuatan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) melainkan cukup dengan Penilaian SKP yang ada.

Saat ini setiap pejabat fungsional yang telah dilantik selain telah mengikrarkan sumpah jabatan pada saat pelantikan, juga melakukan penandatanganan berita acara sumpah serta penandatangan pakta integritas yang merupakan bukti dalam melaksanakan Good Governance.

Perlu Saudara pahami bahwa pada skala kecil sekalipun, kontribusi Saudara terhadap kemajuan organisasi Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan, dan juga  saya ingatkan kepada Saudara-saudara bahwa peran Direktorat Jenderal P2P sangat strategis, yaitu melaksanakan fungsi secara teknis dalam menjalankan program kesehatan yang ada, ujar Dirjen Maxi diakhir sambutannya.(INK)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >