Konsolidasi Laporan Keuangan Ditjen P2P TA 2023 AUDITED

Tangerang Selatan,(29/4) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P dr. Yudhi Pramono, MARS.bersama Tim BPK RI Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes Para Direktur di lingkungan Ditjen P2P, Para Narasumber serta Para Kepala Balai/Besar Kekarantinaan Kesehatan, Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong dan Labuan Bajo Para Kepala Balai/Besar Laboratorium Kesehatan masyarakat Para Para Kasubbag Administrasi dan Umum Para Ketua Tim Kerja Para Petugas Persediaan, SIMAK-BMN, dan GLP tingkat satuan kerja hari ini hadir dalam rangka finalisasi penyusunan laporan keuangan Ditjen P2P TA 2023 Audited sebagai pelaksanaan amanat undang-undang nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Seperti diketahui bahwa Laporan Keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang, dimana proses dilakukan melalui integrasi aplikasi SAKTI. Integrasi Laporan Keuangan melalui aplikasi SAKTI di Lingkungan Ditjen P2P, sudah dimulai pada Tahun 2022 dimana terdapat proses pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan K/L secara horizontal maupun vertikal. Melalui integrasi, proses analisis pengelolaan keuangan dilakukan secara mendalam dan menyeluruh atas sistem-sistem yang digunakan, mulai dari Perencanaan sampai dengan Pelaporan Keuangan.

Dalam arahannya Yudhi menyampaikan bahwa proses penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023, pada Januari s.d. Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara, kualitas Laporan keuangan tersebut harus diuji melalui proses audit oleh BPK. Saat ini, proses audit/pemeriksaan tersebut sudah akan memasuki tahap finalisasi dimana terdapat rekomendasi yang berdampak pada Laporan keuangan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Kemenkes telah meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian ke-11 kalinya.

Dalam pertemuan kali ini kita semua harus serius dan segera menuntaskan tindak lanjut rekomendasi BPK terkait Laporan Keuangan Ditjen P2P TA 2023 tersebut. Selain itu, dalam pertemuan ini Satuan Kerja juga dapat melakukan koreksi internal Laporan Keuangan dengan persetujuan Tim Pembina Laporan Keuangan Pusat. sehingga Dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan laporan keuangan haruslah berpedoman pada surat Dirjen Perbendaharaan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S8/PB/PB.6/2024 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited, Surat tersebut memuat pengaturan mengenai kewajiban satker dalam rangka LK Audited. Pada kesempatan kali ini, saya juga menekankan agar seluruh satker di Lingkungan Ditjen P2P melakukan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Lakukan koreksi data/transaksi guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKKL Tahun 2023 Unaudited, baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN serta membuat surat pernyataan KPA atas perubahan data SPAN.
  2. Memperhatikan batas waktu koreksi data LK Tahun 2023 dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.
  3. Seluruh koreksi data LKKL Tahun 2023 harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK pada masing-masing K/L.
  4. Ketentuan koreksi data agar mengikuti ketentuan dalam lampiran II S8/PB/PB.6/2024.
  5. Memperhatikan Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LK Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara.
  6. Seluruh satker harus melakukan tutup periode 14 agar Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited yang dihasilkan Aplikasi SAKTI dapat bersifat final.
  7. Eselon 1, Korwil dan Satker memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen softcopy LK Tahun 2023 Audited dengan data pada Aplikasi SAKTI.
  8. Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited harus disertai dengan lembar muka/face masing-masing komponen serta Pernyataan Tanggung Jawab/Statement of Responsibility (SOR) yang telah ditandatangani oleh Kepala Satker selaku Pengguna Anggaran, Satker yang menjadi sampling Pemeriksaan membuat Surat Representasi Manajemen LK.

Agar semua pihak yang membantu pelaksanaan pertemuan marilah kita sama-sama bekerja agar output Laporan Keuangan Ditjen P2P TA 2023 Audited yang andal berkualitas terselesaikan secara tertib tepat waktu, akuntabel dan paripurna serta LKKL Kemenkes TA 2023 dengan opini BPK WTP yang ke-12 kalinya akan terwujud terwujud.(GA)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >