Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 Ditjen P2P

Pada (5/9) Pertemuan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  secara luring mapun daring dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal P2P dr. Yudhi Pramono, MARS. Pembukaan tersebut juga didampingin dan dihadiri oleh Ketua Tim beserta kepala Instansi dari lingkungan Ditjen P2P  dan Sekretaris Itjen Kemenkes; Kepala Biro Keuangan dan Kepala BMN Setjen, Kemenkes; Narasumber dari DJKN, Kementerian Keuangan; Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan; Para Kepala Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit; Para Pejabat Struktural dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Ditjen P2P; Tim Auditor Inspektorat III Itjen Kemenkes;

Pertemuan ini membahas Siklus pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penghapusan perlu dilaksanakan secara tertib, optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Salah satu upaya konkritnya adalah melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, bahwa perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline)  serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara adalah komponen penting dalam pengelolaan aset publik yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan tujuan-tujuan ini, pemerintah dapat mencapai efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan barang milik negara.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara ini merupakan wujud upaya mengintegrasikan sistem pengelolaan aset dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan berpedoman pada renstra Kementerian/Lembaga, standar barang, dan standar kebutuhan. Penjelasan terkait ketentuan standar barang dan standar kebutuhan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan. (Ink)

Dalam rangka penyusunan RKBMN Ditjen P2P Tahun 2025 yang lebih baik, Saya sampaikan kepada satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P: 1. Dalam penyusunan RKBMN berpedoman pada renstra, standar barang, dan standar kebutuhan; 2. Melakukan identifikasi kebutuhan barang milik negara berdasarkan analisis kegiatan yang direncanakan; 3. Melakukan prioritisasi berdasarkan urgensi, dampak, dan ketersediaan anggaran. Hal ini akan membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif; 4. Melakukan optimalisasi BMN eksisting dan penelitian lapangan terhadap kondisi BMN; 5. Tujuan yang paling penting adalah meningkatkan pelayanan publik. Dengan memiliki barang milik negara yang cukup, berkualitas, dan efisien, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.(INK)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >