Ditjen P2P Kemenkes Selenggarakan Pertemuan Koordinasi Terpadu Dalam Rangka Implementasi Transformasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat

Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Demikian pula pada jajaran kesehatan harus bisa menjalin kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara lintas program dan lintas sektor, pelaksana program di pusat maupun daerah untuk menjaga upaya-upaya kesinambungan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kementerian Kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Salah satu diantaranya adalah fungsi pembinaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Untuk itu dalam rangka implementasi transformasi kesehatan. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) yang merupakan salah satu unit utama dari Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Terpadu yang berlangsung pada 12 – 15 September 2023 di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Achmad Farchanny Tri Adryanto adalah untuk membangun sinergitas antara Pusat dan Daerah yakni Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendukung implementasi 6 pilar transformasi sistem kesehatan dalam upaya percepatan capaian pembangunan kesehatan nasional dan daerah.

Terkait dengan transformasi sistem kesehatan. Direktur Jenderal P2P Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa 6 pilar transformasi sistem kesehatan ini harus kita tuntaskan. Untuk itu kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam rangka mempercepat transformasi sistem kesehatan.

Kemenkes saat ini berkomitmen melaksanakan transformasi sistem kesehatan dan memberikan perhatian khusus pada berbagai hal, termasuk mengutamakan upaya promotif – preventif. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan, yaitu (1) transformasi layanan primer, (2) transformasi layanan rujukan, (3) transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) transformasi SDM kesehatan dan (6) transformasi teknologi kesehatan.

Selain itu berkaitan dengan program-program nasional seperti imunisasi Dirjen Maxi berharap itu betul-betul dilakukan. “karena saya lihat ada berapa kabupaten/kota bisa mendekati nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya, memang 95% anak-anak kita harus sudah mendapatkan imunisasi, maka dari itu kita perluas untuk imunisasi menjadi 14 antigen tahun ini dan itu sudah nasional,” ujarnya.

Dirjen Maxi menambahkan selain 14 antigen ada 3 tambahan yaitu HPV (Human Papillomavirus Vaccine) untuk penyakit cancer, PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) untuk penyakit pneumonia, dan RV (Rotavirus Vaccine) untuk penyakit diare.

Program-program lain yang sangat penting tentunya adalah stunting dengan intervensi yang baik sudah terbukti angka stunting menurun. “Untuk itu saya titip teman-teman dinas kesehatan dana yang sudah ada itu tinggal siap dilaksanakan intervensi, sehingga penyerapan bagus dan tidak rendah,”ujar Dirjen Maxi.

Tuberkulosis (TBC) dimana angka penemuan kasus TBC ini angka kematiannya melebihi dari COVID-19. Penemuan kasus secara aktif untuk TBC harus kita lakukan metode-metode yang kita sudah pakai di samping Tes Cepat Molekuler (TCM) ke depan kita akan bantu dengan rontgen mobile atau portable rontgen.

“Terkait dengan teknologi kesehatan catatan kita tinggal ada satu nanti laporan satu data kesehatan yang kita sudah mulai untuk program imunisasi dan PTM sudah menggunakan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia-Ku) sudah terintegrasi dengan data satu sehat,”ujar Dirjen Maxi.

Dikesempatan yang sama pada Pertemuan Koordinasi Terpadu dilakukan juga penandatanganaan nota kesepahaman MOU terkait Jejaring Layanan Pengampuan Prioritas antara RS Pengampu Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sulbar guna peningkatan layanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Provinsi Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penandatanganan yang dilakukan melibatkan 11 rumah sakit pengampu, dapat menjadi langkah konkrit untuk peningkatan layanan kesehatan.”Dengan kerjasama ini, berharap semua Rumah sakit di Sulbar baik di regional dan kabupaten bisa cepat maju, termasuk penyediaan alat dan dokter spesialis obat dan perangkat yang ada,” ujarnya.

MOU yang dilakukan juga untuk mengembangkan program jejaring pengampuan layanan 10 penyakit prioritas (jantung, kanker, stroke, ginjal, diabetes mellitus, gastrohepatologi, maternal neonatal, tuberkulosis, infeksi emerging dan jiwa), dengan tujuan utamanya adalah bagaimana rumah sakit dapat setara dengan rumah sakit lainnya.

“Pak menteri kesehatan ingin rumah sakit daerah punya kemampuan untuk menangani penyakit yang banyak angka Kematian. Dengan adanya kerjasama rumah sakit pengampu yang dilakukan, kedepan diharapkan tidak ada lagi rujukan keluar daerah, lantaran terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan yang baik di seluruh rumah sakit yang ada di Sulbar,” ujar Dirjen Maxi dikesempatannya. (ADT/INK)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >