Ditjen P2P Capai Posisi Ketiga Realisasi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Kemenkes

Direktur Jenderal P2P mengapresiasi semua pihak di Satuan Kerja (satker) Ditjen P2P atas pencapaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kemenkes RI sebesar 97,28 % melampaui target dari realisasi anggaran yang telah dibuat di awal Tahun 2021 sebesar 95,85%, dan menempatkan Ditjen P2P pada posisi ke-3 (tiga) di lingkungan Kemenkes RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretariat Ditjen P2P dr. Yudhi Pramono, MARS saat menyampaikan sambutan Dirjen P2P dihadapan para undangan dan peserta yang merupakan pelaksana SAIBA dan SIMAK-BMN sebanyak 99 Satker pada Pertemuan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P TA 2021 di Hotel Harris Bekasi yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada masa Pandemi COVID-19 selama 4 (empat) hari mulai dari 18 – 21 Januari 2022.


Pencapaian realisasi anggaran tersebut menurut Dirjen P2P Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan, sesuai amanat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diharapkan kepada semua pihak dapat mempertahankan penyerapan realisasi anggaran sesuai ketentuan dan tetap konsisten serta berkesinambungan dalam mempertahankan laju capaian realisasi.


Selain itu Dirjen P2P meminta agar para peserta satker di lingkungan Ditjen P2P dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Ditjen P2P Tahunan TA. 2021 yang lebih baik, untuk segera: 1) memastikan permasalahan pada Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Ditjen P2P Semester I Tahun 2021 dan Triwulan III telah ditindaklanjuti; 2) Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); 3) Menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Ditjen P2P Tahun 2020 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.


Adapun Narasumber pada pertemuan ini berasal dari Biro Keuangan dan BMN, Inspektorat Jenderal Kemenkes, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Kementerian Keuangan dan Direktorat Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan. (Adt)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >