Dirjen P2P Ajak Seluruh Pihak Berkomitmen Dalam Wujudkan Air Minum Sehat dan Sanitasi Aman

Minahasa Tenggara, 27 Januari 2024

Pemerintah pusat ataupun daerah baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran dalam penyediaan akses air minum layak dan aman serta melakukan pengawasannya untuk dapat menyediakan air minum sesuai dengan standar baku mutu kualitas air minum yang telah ditetapkan.

Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) dan Asosiasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (AKKOPSI) dalam upaya mendukung pelaksanaan program untuk mewujudkan air minum yang layak dan aman bagi masyarakat yang telah dilakukan melalui pembangunan Model Pengelolaan dan Pengawasan Air Minum Sehat Aman Berbasis Masyarakat (PAMSA).

Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai manfaat bagi masyarakat, memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan air melalui skema pengelolaan berkelanjutan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS saat menghadiri kegiatan Peresmian dan Serah Terima Model Pengelolaan dan Pengawasan Air Minum Sehat Aman Berbasis Masyarakat (PAMSA) dan Intervensi Kesehatan Lingkungan Air Minum dan Sanitasi Melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Mundung, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sabtu (27/01/2024).

Dukungan Kementerian Kesehatan lainnya adalah Program Intervensi Kesehatan Lingkungan di desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) baik itu teknologi tepat guna (TTG) sanitasi ataupun TTG air minum berbasis masyarakat.

Berbagai upaya dan terobosan yang cukup besar dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, media serta pihak swasta untuk dapat menyatukan segala sumber daya dalam percepatan pembangunan air dan sanitasi sangatlah diperlukan.

Pemerintah pusat juga telah melakukan berbagai upaya seperti mengeluarkan regulasi, pedoman, peningkatan kapasitas, anggaran berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Namun Pemerintah Daerah juga tetap harus menganggarkan air minum dan sanitasi melalui APBD.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Minahasa Tenggara dan juga Kabupaten Minahasa mendapatkan program PKTD. Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan 10 lokus desa TTG air minum dan 6 desa lokus TTG sanitasi. Sedangkan Kabupaten Minahasa mendapatkan 5 desa lokus TTG sanitasi.

“Sarana ini tentunya harus digunakan dan dipelihara agar dapat digunakan secara berkelanjutan,”ujar Dirjen Maxi

Selain itu, pembinaan dan pengawasan air minum yang diakses oleh masyarakat harus terus dilakukan. Dinas Kesehatan dengan jajarannya sampai puskesmas harus mampu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) serta pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum yang digunakan oleh rumah tangga.

Saat ini, untuk akses sanitasi di Sulawesi Utara sendiri sudah mencapai 97%. Dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara sudah ada 9 kabupaten/kota yang mencapai akses sanitasi 100%.

“Untuk itu, perlu komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pencapaian akses sanitasi,” ujar Dirjen Maxi.

Dikesempatannya, Dirjen Maxi yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal P2P dr. Yudhi Pramono, MARS dan Direktur Penyehatan Lingkungan dr. Anas Maruf, MKM juga turut meninjau secara langsung PKTD Teknologi Tepat Guna (TTG) Air Minum di Desa Tombatu 3, Kecamatan Tombatu Utara, dan PKTD TTG Sanitasi di Desa Buku Utara serta Desa Buku Tengah, Kecamatan Belang.

Beliau juga mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memfasilitasi acara ini, serta kehadiran kepala daerah, lintas sektor dan program baik pusat maupun daerah, Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Kehadiran semuanya merupakan wujud komitmen kita bersama untuk pembangunan di bidang kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan terutama di bidang air minum dan sanitasi.

“Selamat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memiliki Model Pengelolaan dan Pengawasan Air Minum Sehat Aman Berbasis Masyarakat (PAMSA) yang merupakan pertama dan akan menjadi model untuk dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lainnya,” ucap Dirjen Maxi.  

Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan penandatangan Prasasti Model PAMSA oleh Sekretaris Umum AKKOPSI, Ketua Umum HAKLI, Gubernur Sulawesi Utara, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Penyerahan Sertifikat Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada Bupati Minahasa Tenggara, dan Bupati Minahasa serta Pemberian Piagam dari Bupati Minahasa Tenggara kepada 16 Desa Lokus PKTD antara lain Desa Tombatu 3, Watuliney, Watuliney Tengah, Buku Utara, Buku Tengah, Belang, Wongkai, Wioi Timur, Bentenan, Tolombukan, Lowu Utara, Mundung, Mundung 1, Molompar 1, Esandom 1, Betelen. Kemudian dilanjutkan dengan penandantanganan dan penyerahan Sertifikat Pernyataan Rencana Penyerahan Aset PAMSA dari Ketua HAKLI dan Sekretaris Umum AKKOPSI kepada Bupati Minahasa Tenggara yang disaksikan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (ADT/CRP/INK)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >