Direktur Jenderal P2P melantik 360 orang ASN dan PPPK

Dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pegawai honorer berubah status menjadi PPPK yang setara dengan ASN dan Nomor 11 tahun 2017 bertujuan mengisi peta jabatan yang telah ditetapkan Menpan RB berdasarkan perhitungan beban kerja yang ada dalam organisasi Ditjen P2P. Sebagaimana diketahui bahwa peta jabatan tersebut akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan harapan agar Direktorat Jenderal Pecegahan dan Pengendalian Penyakit dapat lebih maju dengan pejabat fungsional sebagai garda terdepan dalam melakukan fungsi pelayanan terhadap masyarakat internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ditjen P2P menggelar acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional pada Selasa (23/4), acara pelantikan tersebut secara daring dan luring di Ruang Rapat Gedung Ditjen P2P percetakan negara no.29. Pelantikan tersebut gabungan antara Kantor Pusat, Balai Kekaratinaan Kesehatan dan Loka Kekartinaan kesehatan.

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Direktur Ditjen P2P) melantik 300 orang terdiri dari 216 sebagian besar merupakan pengangkatan alih jabatan dan pengangkatan pertama pada jabatan fungsional serta 174 orang untuk pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). pengambilan sumpah jabatan fungsional dan PPPK merupakan bagian dari pengembangan karier pegawai yang dilakukan untuk kepentingan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi.

mengingatkan setiap ASN terutama para pejabat fungsional diwajibkan untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai konsekuensi dari pemberian tunjangan kinerja. Dalam SKP kita dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal, efektif, dan efisien baik dari kuantitas dan kualitas pekerjaan maupun dari segi efektifitas biaya yang dikeluarkan. Selain itu setiap pejabat fungsional yang telah dilantik juga melakukan penandatanganan berita acara sumpah serta penandatangan pakta integritas yang merupakan bukti dalam melaksanakan Good Governance.Perlu Skala kecil sekalipun, terhadap kemajuan organisasi Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan, dan juga  saya ingatkan kepada Saudara-saudara bahwa peran Direktorat Jenderal P2P sangat strategis, yaitu melaksanakan fungsi secara teknis dalam menjalankan program kesehatan yang ada. (CRP)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >