Diklat Kekarantinaan Kesehatan Modal Dasar untuk Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dengan Cara Kerja Profesional

Direktur Jenderal P2P, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS didampingi oleh Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (LAKESPRA) dr. Saryanto TNI AU resmi menutup Diklat Kekarantinaan Kesehatan Tingkat Dasar, Lanjutan, Mahir dan Wilayah pada 28 Juli 2023 di Lakespra, Jakarta.

Sesuai amanah UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Instruksi Presiden no. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia (NUBIKA), serta International Health Regulation (IHR) 2005 yang merupakan payung hukum utama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka diperlukan SDM yang tangguh baik secara fisik, mental maupun kompetensi untuk menjadi garda terdepan di pintu masuk negara dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah. Pada pilar ke lima dalam transformasi kesehatan Indonesia, Transformasi SDM Kesehatan akan berfokus pada pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia dan menitikberatkan pada pembangunan SDM Kesehatan yang unggul, siap berkompetisi di era globalisasi.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah, keberadaan Pejabat Karantina Kesehatan (PKK) menjadi sangat strategis dan mutlak harus di penuhi di pintu masuk maupun di wilayah.

“Tanggung jawab kita untuk menjaga pintu masuk negara, sekaligus mencegah dan menangkal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sangatlah besar. Banyak hal yang harus kita kenali dan kita wujudkan, dalam rangka mengupayakan kesehatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini, khususnya yang bersumber dari penyakit menular yang berasal dari luar negeri”. Kata Dirjen

Dirjen berharap Diklat yang telah dilakukan ini harus menjadi modal dasar semuanya, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, yang harus diikuti dengan cara kerja profesional. “Saudara punya tanggung jawab teknis, tanggung jawab moral, dan sekaligus tanggung jawab manajerial. Saudara semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upaya negara, sebuah upaya pemerintah, sekaligus upaya korps kesehatan untuk melakukan upaya – upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia.” Tegasnya

Dirjen juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang terlibat, yang telah mendukung terselenggaranya Diklat Kekarantinaan Kesehatan ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. (NDA/SSH)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >