Diklat Kekarantinaan Kesehatan sebagai Bentuk Perwujudan Transformasi Kesehatan

Jumat (15/7) Diklat Kekarantinaan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Mahir, dan Wilayah resmi dilaksanakan di Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (LAKESPRA), Jakarta pada pukul 08.00 oleh Direktur Jenderal P2P, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS,

          Dalam sambutannya, Dirjen menyampaikan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia dengan banyak pintu masuk negara. Arus globalisasi dan meningkatnya dari sektor perekonomian, transportasi dan pariwisata yang mengakibatkan meningkatnya frekuensi perjalanan antar negara. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya risiko penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

          Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kemajuan teknologi, dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks, transformasi sistem kesehatan menjadi salah satu misi yang harus dilaksanakan. Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Transformasi SDM Kesehatan akan berfokus pada pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia dan menitikberatkan pada pembangunan SDM Kesehatan yang unggul, siap berkompetisi di era globalisasi.

          “Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dilebur menjadi UU Kesehatan dan sudah resmi disahkan DPR pada tanggal 11 juli 2023, Instruksi Presiden no. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia (NUBIKA), serta International Health Regulation (IHR) 2005 yang merupakan payung hukum utama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui upaya – upaya peningkatan pengawasan dan penguatan fungsi detect, prevent serta respond terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang mengancam. Dengan adanya kebijakan tersebut maka diperlukan SDM yang kompeten dan handal disetiap Pintu Masuk negara maupun di wilayah.” Kata Dirjen

          Turut hadir mendampingi Kepala Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (LAKESPRA) dr. Saryanto TNI AU, Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Ditjen P2P, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok, dan Kepala BBPK Ciloto, Jawa Barat. Dirjen juga memberikan arahan kepada peserta diklat mengenai tanggung jawab teknis, tanggung jawab moral dan tanggung jawab manajerial.         

          “Para aparatur sipil negara diarahkan untuk mengembangkan profesionalisme di bidang keilmuannya serta dapat meniti karier melalui Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diatur dalam UU no. 5 th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diharapkan para ASN tersebut tidak hanya memiliki kompetensi teknis namun juga kompetensi manajerial maupun kompetensi sosiokultural. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah”. ujar Dirjen. Selain itu, Dirjen P2P pun berharap pada pelatihan ini dapat menjadi modal dasar untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerja profesional. (SSH / CRP)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >