Dirjen P2P membuka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Program Pelaksanaan Pembinaan Wilayah di Provinsi Papua

Pada 10 Juli 2023, Direktorat P2PM, Kementerian Kesehatan mengadakan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Pelaksanaan Pembinaan Wilayah di Provinsi Papua. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal P2P, Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS didampingi oleh SAM Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan, dr. Kirana Pritasari, MQIH, Direktur P2PM, dr. Imran Pambudi, MPHM dan Kadinkes Provinsi Papua.

Kegiatan bina wilayah di Kementerian Kesehatan bertujuan untuk tercapainya sinergitas, memperkuat komunikasi, koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kesehatan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan.

Tidak hanya itu, pembinaan wilayah juga merupakan sarana monitoring dan evaluasi program kesehatan untuk mengetahui hambatan dan masalah yang timbul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah yang tepat, benar, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dirjen menyampaikan bahwa salah satu butir dari amanat Presiden kepada Kemenkes sesuai dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 adalah terlaksananya Transformasi Sistem Kesehatan yang berlandaskan 6 pilar yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu bentuk kebijakan publik di bidang kesehatan yang dilaksanakan di seluruh daerah dan dipantau pencapaiannya pada tahun 2024.

Implementasi transformasi kesehatan membantu para pelaksana kebijakan di pusat dan daerah dalam mencapai target indikator pembangunan kesehatan nasional yaitu: (1) meningkatkan kesehatan ibu dan anak, (2) perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan stunting, (3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (4) pelibatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atu Germas) dan (5) penguatan sistem dan ketahanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan sudah menghasilkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tampak dari indikator kesehatan berupa, umur harapan hidup waktu lahir, angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Dirjen menambahkan saat ini Provinsi Papua merupakan salah satu sub recipient yang menerima anggaran hibah dengan jumlah sangat besar, untuk itu perlu dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/kota perlu melakukan perencanaan yang sistimatis, terpadu dan tepat sasaran.

“Beban penyakit yang besar di Papua memerlukan biaya operasional dan SDM untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok. Selain itu, biaya transportasi yang tinggi menjadi tantangan untuk dapat dipenuhi” katanya.
Dengan implementasi transformasi sistem kesehatan, Dirjen berharap semua target indikator pembangunan kesehatan di Provinsi Papua dapat tercapai. Terutama target indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, baik Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan maupun Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan.
Selain itu, seluruh jajaran kesehatan dapat melibatkan perguruan tinggi atau akademisi dalam mensukseskan pembangunan kesehatan. Jajaran perguruan tinggi, termasuk Poltekkes dan Organisasi Profesi hendaknya melakukan kajian atau penelitian yang mendorong peningkatan efektifitas, efisiensi dan capaian program-program kesehatan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan memperhatikan situasi-kondisi, budaya dan tradisi masing-masing daerah guna mendukung implementasi dan akselerasi transformasi kesehatan dalam rangka pembinaan wilayah. (nda)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >