Komitmen Bersama Stop Buang Air Besar Sembarangan Menuju Air dan Sanitasi Aman

Jakarta , (11/9) bertempat di Swissotel Jakarta Pantai Indah Kapuk, pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Air minum dan sanitasi di gelar dari tanggal 11 September 2023 hingga 14 September 2023. Pertemuan ini merupakan Rakornas STBM ke-5 sekalugus wadah pertukaran informasi dan media advokasi. Tema yang diangkat pada Rakornas Air Minum dan Sanitasi yaitu Tuntaskan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Menuju Air dan Sanitasi Aman Untuk Indonesia Sehat. Tema yang dipilih berdasarkan fakta bahwa air minum dan sanitasi aman berperan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu, air minum dan sanitasi adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dimana air minum aman sangat tergantung dengan penyelesaian masalah sanitasi.

Direktur Penyehatan Lingkungan dr. Anas Ma’ruf, MKM dalam laporannya mengungkapkan bahwa Pertemuan ini di hadiri oleh terdiri dari lima sesi talkshow, satu sesi best practice serta diakhir dengan sebuah deklarasi komitmen bersama yang kita sebut dengan DELKLARASI JAKARTA untuk percepatan target SBS dan pengawasan kualitas air minum. “Pada hari ini kita juga akan diluncurkan dan lauching sistem informasi e monev air minum dan sanitasi terbaru dan beberapa buku air minum dan sanitasi terbaru Semoga kemitraan dan kolaborasi ini dapat menjadi jalan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang air minum dan sanitasi. karena berbicara air minum dan sanitasi tanpa kolobarasi dan tanpa koordinasi maka tidak bisa terselesaikan di pundak kesehatan sendiri. Semoga dengan adanya rakornas ini memberikan energy positif dan semangat baru, strategi baru dalam pencapaian target RPJMN dan SDGs” tuturnya.

Pertemuan yang di hadiri oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DR. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS ini turut menyampaikan pesan-pesan terkait polusi udara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, polusi udara khususnya di Jabodetabek sedang meningkat dan menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan isu polusi udara ini telah menjadi perhatian Presiden dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Beberapa langkah penanggulangan dampak polusi udara di bidang kesehatan yang perlu dilakukan antara lain: Pemantauan kualitas udara, untuk dijadikan early warning system. Data kualitas udara ini dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk yang berbasis web atau aplikasi. Selain itu Puskesmas dapat melakukan pemantauan udara dalam ruang (indoor) dengan particulate counter yang ada di sanitarian kit sebagai perbandingan, Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat. Tujuan KIE ini adalah agar Masyarakat mampu mencegah dampak buruk bagi kesehatan dari polusi udara dengan menerapkan protokol kesehatan, Melakukan surveilans ketat terhadap penyakit yang timbul akibat polusi udara seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), pneumonia, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), asma, dll.
“tema Tuntaskan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Menuju Air Minum dan Sanitasi Aman untuk Indonesia Sehat dapat mengingatkan kita bahwa air minum dan sanitasi aman berperan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa air minum dan sanitasi adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dimana air minum aman sangat tergantung dengan penyelesaian masalah sanitasi” Imbau dr. Maxi dalam sambutannya.

Penyelenggaraan pertemuan dilakukan secara hybrid (luring dan daring) dan juga akan disiarkan secara virtual live streaming melalui kanal youtube Direktorat Kesehatan Lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar informasi dapat diketahui dan hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pertemuan ini turut di hadiri juga oleh Walikota Banjarmasin, Walikota Malang, Wakil Bupati pangkajenen Kepulauan, Sekretaris Ditjen P2P, Direktur Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Perwakilan UNICEF, Perwakilan WHO, Organisasi Profesi, Kepala Dinas kesehatan dan Bappeda di 38 Provinsi, Mitra pembangunan air minum dan sanitasi, dll (SSH/NDA)