Plt. Dirjen P2P Membuka Kegiatan Simulasi Pemberiaan Imunisasi/Vaksinasi COVID-19 Bagi Petugas dan Pengguna Jasa Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Sebelum mengikuti agenda kegiatan Simulasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Makassar yang dihadiri oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI dikesempatan yang sama terlebih dahulu membuka Kegiatan Simulasi Pemberiaan Imunisasi/Vaksinasi COVID-19 Bagi Petugas dan Pengguna Jasa Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pada (19/12) di KKP Kelas I Makassar.

Nantinya mekanisme pelaksanaan Pemberian Imunisasi/Vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan, dimana setiap pengunjung diwajibkan untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh untuk memastikan setiap pengunjung dalam kondisi sehat, Mencuci Tangan dengan Sabun dan Air Mengalir, Menggunakan Masker serta tetap Menjaga Jarak aman.

Selanjutnya pengunjung akan melakukan registrasi untuk dilakukan validasi dan kesesuaian data selanjutnya akan diinput ke Aplikasi PCARE. Pengunjung juga akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan pengaturan suhu, setiap pengunjung harus dipastikan dalam kondisi sehat, tidak demam dan tekanan darah dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan fisik oleh dokter akan dilakukan ananesis untuk mengididentifikasi ada-tidaknya penyakit penyerta atau komorbid. Jika dokter mendapatkan kontraindikasi imunisasi/vaksinasi COVID-19 tidak akan diberikan imunisasi/vaksinasi COVID-19 dikarenakan memiliki kontraindikasi sehingga diharuskan untuk menjalani rujukan ke dokter spesialis.

Pengunjung yang dinayatakan baik untuk diberikan imunisasi maka selanjutnya akan memasuki ruang vaksinasi untuk dilakukan imunisasi/vaksinasi COVID-19. Petugas medis yang melakukan imunisasi/vaksinasi harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) level 2 terdiri dari Apron, Masker Bedah, Sarung Tangan dan FaceShield. Pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 dilakukan pada otot deltoideos lengan kanan atau kiri. Setelah mendapatkan imunisasi/vaksinasi COVID-19 pengunjung akan dilakukan evaluasi terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)selama 30 menit. Selama masa tersebut pengunjung juga diberikan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, manfaat pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 dan hal apa saja yang harus dilakukan pasca pemberian imunisasi/vaksinasi termasuk informasi pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 pada hari ke -14 setelah pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 pertama.

Tahap terakhir dari pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 adalah penerbitan Sertifikat imunisasi/vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan oleh petugas KKP melalui Aplikasi PCARE. Setelah pelaksanaan pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 bagi Petugas dan Penyedia Jasa Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selasa, maka akan dilakukan tindakan Disinfeksi dengan menggunakan Alkohol 70%.

Plt. Dirjen P2P, dr. Budi dalam sambutannya mengatakan Simulasi ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana mekanisme atau alur dari pelaksanaan Pemberian Imunisasi/Vaksinasi COVID-19 seperti penjelasan di atas. Karena Hal ini sesuatu yang sangat penting saat ini karena semua orang sedang melihat, mendengar dan memantau kegiatan imunisasi/vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan sebagai regulator atau pembuat kebijakan harus memberikan informasi yang jelas ke masyarakat untuk sosialisasi dan edukasi, salah satunya terkait dengan kegiatan simulasi ini yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang akan melayani imunisasi/vaksinasi COVID-19, seperti Faskes Puskesmas, RS Swasta dan Negeri, termasuk KKP.

“Dimana KKP masuk kedalam paparan yang disampikan Menteri Kesehatan di depan Presiden, disitu ada alur pelayanan vaksinasi, RS, Puskesmas dan KKP, Jadi bersyurkur 49 KKP menjadi bagian dari vaksinasi nasional, ini tidak lepas dari usaha dan eksistensi teman-teman KKP termasuk teman KKP Makassar yang menunjukan hasil-hasil kerja dan kemanfaatan KKP terhadap masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah Pelabuhan dan Bandara. Sehingga KKP masuk dalam bagian Faskes untuk melayani vaksinasi COVID-19,” ujar dr. Budi.

Program imunisasi COVID-19 yang tadinya di bagi dua yaitu Program dan Mandiri Berbayar sekarang semua digratiskan oleh Pemerintah. Dengan digratiskannya masuk kedalam program semua berarti masuk dalam eksistensi sistem yang ada di Kemenkes yaitu program imunisasi yang ada di Ditjen P2P.

Untuk Itulah kata dr. Budi ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua, memang berat tapi kita jadikan peluang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, karena saat ini kita diberikan amanah oleh Tuhan melalui pimpinan bahwa program imunisasi itu berada di Ditjen P2P, berarti pengendalian COVID-19 nya juga ada di Ditjen P2P dan salah satu cara menurunkan angka kesakitan dan kematian adalah memutus rantai melalui imunisasi/vaksinasi COVID-19, dimana untuk vaksinnya juga ada di Ditjen P2P.

“Untuk itu saat ini, mari kita bekerja bersama-sama untuk melakukan tugas dengan betul-betul serius, fokus dan kerja keras, tanpa itu program ini tidak dapat berjalan dengan baik,”ajak dr. Budi

Mudah-mudahan kegiatan imunisasi/vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hari ini ada 2 kegiatan Simulasi Imunisasi/Vaksinasi COVID19 yaitu di Puskesmas Makassar yang dihadiri oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dan di KKP Kelas I Makassar. Tujuan beliau hadir dalam simulasi ini adalah sebagai endorsement terhadap pelaksanaan imunisasi/vaksinasi COVID-19, karena sebagaian masyarakat masih ada yang anti vaksin dan ditambah lagi dengan adanya beberapa kelompok yang antipati terhadap program Kementerian, ungkapnya.

Di Akhir sambutannya, dr. Budi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KKP dan BBTKLPP yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Tim pusat saat ini hanya bisa memfasilitasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah.

“Kami  punya mimpi yang harus kami wujudkan yaitu KKP atau BBTKLPP yang merupakan UPT Ditjen P2P harus bersinar dan maju. Salah satu yang harus perlu kita tingkatkan yaitu semua Wilayah Kerja (Wilker) harus mempunyai kantor sendiri dan mobil operasional seperti Ambulance yang sangat dibutuhkan”, ujar dr. Budi dalam pesannya saat mengakhiri sambutannya.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >