Plt. Dirjen P2P Dampingi Ketua MPR Tinjau Kegiatan Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Makassar

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI, pada Sabtu (19/12) mendampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meninjau Kegiatan Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam laporannya, dr. Budi menyampaikan bahwasannya dilaksanakannya Simulasi COVID-19 ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jajaran kesehatan akan siap melaksanakan vaksinasi untuk yang pertama kali untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta bagaimana supaya bisa hidup normal kembali dengan tercapainya pelaksanaan vaksinasi ini.

Sedangkan tujuan dilaksanakan vaksinasi ini adalah untuk mencapai Herd Immunity (Kekebalan Imunitas )di masyarakat. Masyarakat indonesia saat ini sudah menjalani masa pandemi yang cukup panjang dan strategi yang dilakukan oleh Bapak Presiden yaitu bagaimana kita melakukan penguatan pelaksanaan 3M (Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak, Memakai Masker), dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ini adalah 2 starategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pandemi ini menuju kenormalan yang kedepannya bisa kita laksanakan. 

Momen ini sangat penting karena didukung oleh Bapak Ketua MPR dan dihadiri oleh Ketua MUI yang akan memberikan endorsement. “Insyallah vaksinnya halal dan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan roadshow di seluruh Indonesia. Selain itu kami harapkan dengan pelaksanaan simulasi vaksinasi di puskesmas ini menjadi contoh dan dapat di replikasi oleh puskesmas lainnya se-Kota Makassar khususnya dan se-Sulawesi Selatan pada umumnya,” ungkap dr. Budi

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam kesempatannya mengatakan dalam sambutannya mengingatkan untuk mencapai herd immunity, 70 persen populasi rakyat Indonesia harus berhasil di vaksinasi COVID-19.

Sebagai langkah awal, pemerintah menyasar kelompok warga berusia 18-59 tahun dengan total mencapai 160 juta orang yang akan menerima vaksin COVID-19 dengan status emergency use authorization (izin penggunaan darurat).

“Vaksinasi akan dimulai pada Januari 2021. Setiap orang mendapatkan dua kali suntik vaksin dengan jeda waktu 14 hari. Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor harus menyiapkan strategi dan langkah vaksinasi agar bisa tepat waktu dan sasaran. Keberadaan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat di setiap kecamatan, harus dimaksimalkan untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19,” ujar Bambang

Berdasarkan data terakhir Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah Puskesmas di 34 provinsi di Indonesia mencapai 9.993 unit. Seluruhnya, menurut Kementerian Kesehatan, akan mendapatkan cold chain untuk penyimpanan vaksin COVID-19.

“Indonesia punya pengalaman sukses menyelenggarakan vaksinasi Polio dan DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis). Kesuksesan tersebut menjadi modal besar untuk mengulangi kesuksesan vaksinasi COVID-19. Syaratnya, seluruh pihak harus bergotong royong,” papar Bambang

Menurut Bambang Soesatyo, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran mencapai Rp. 60,5 triliun untuk penanganan dan pengadaan vaksin Covid-19 di tahun 2021. Rinciannya antara lain Rp. 18 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19, dan Rp.3,7 triliun untuk vaksinasi.

PT. Bio Farma ditunjuk sebagai distributor vaksin COVID-19 ke berbagai tempat penyimpanan di tingkat provinsi. Dari provinsi, vaksin akan didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan ke berbagai unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, untuk kemudian digunakan memvaksin masyarakat.

“Kemenkes sudah menyiapkan sekitar 23.145 vaksinator yang tersebar di berbagai Puskesmas. Melalui persiapan yang matang, program vaksinasi harus berhasil,” pungkas Bambang diakhir sambutannya.

Dalam simulasi tersebut turut hadir antara lain Bendahara Umum Depinas SOKSI Robert Kardinal, Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendali Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar, Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Arfin Hamid dan Kepala Puskesmas Makassar Muhammad Ashari serta Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sadikin Aksa.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >