Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif-preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitative. Salah satu upaya preventif adalah imunisasi yang terbukti sangat cost efektif dan berhasil menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi atau PD3I, serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan herd immunity.
Imunisasi memiliki peranan penting dalam kesehatan masyarakat, tidak hanya memberikan perlindungan spesifik bagi individu yang diimunisasi sehingga individu tersebut tidak menjadi sakit, tetapi juga mampu membentuk kekebalan secara kelompok/komunitas, dimana kelompok sasaran yang telah diimunisasi dapat melindungi kelompok masyarakat lain yang rentan karena tidak bisa diimunisasi atau belum mendapatkan imunisasi, sehingga menimbulkan proteksi lintas kelompok. Herd immunity dapat diwujudkan apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di semua tingkatan sehingga tidak dijumpai adanya kantong-kantong yang berisiko terjadinya KLB
“Cakupan Imunisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, terutama pada saat terjadinya Pandemi COVID-19. Rendahnya cakupan ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain adanya rumor negatif tentang vaksin, kurangnya pengetahuan tentang manfaat imunisasi atau kerugian ekonomi akibat kecacatan atau kematian, ketakutan terjadinnya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dan dimasa pandemi bertambah dengan adanya kekhawatiran orang tua membawa anaknya untuk diimunisasi sehingga imunisasi ditunda atau dihentikan”. Ucap dr. Prima dalam laporannya.
Dari hasil analisa situasi program imunisasi rutin menunjukkan masih adanya disparitas cakupan imunisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dimana jumlah anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak. Tingkat pengetahuan dan faktor sosial budaya sebagai penghambat utama imunisasi anak, dan kesalahpahaman informasi imunisasi khususnya yang berkaitan dengan status agama (halal/haram) vaksin seringkali membuat orang tua menolak imunisasi pada anak. “Saya sangat berharap dukungan Lintas Sektor dari Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemendes, KPPPA dan TP PKK, serta mitra pembangunan sebagai dasar dalam membangun sistem kesehatan yang kuat, tangguh terutama di masa pandemi COVID-19 ini sehingga tidak ada anak yang terlewati imunisasinya atau tidak diimunisasi” Ujar Dirjen P2P seraya Menutup sambutannya. (SSH, NDH)
