Pandemi tidak dapat diprediksi, dapat terjadi berulang, berdampak pada kesehatan, sosial, ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, Indonesia terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman pandemi virus tersebut untuk dapat melakukan mitigasi dampak dan pengendalian darurat. Salah satu upaya kesiapsiagaan adalah dengan membangun sistem Surveilans Influenza, secara global dilaksanakan melalui WHO Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) sejak tahun 1952 dan berfungsi melakukan monitoring dan risk assessment virus influenza; diagnosis laboratorium; mendukung ketersediaan vaksin; melakukan capacity building; berkomunikasi dan membentuk jejaring kerja sama dalam menjalankan tugas – tugas ad – hoc. Saat ini surveilans Influenza yang existing di Indonesia yaitu Surveilans Influenza Like Illness (ILI) yang dilaksanakan di 31 puskesmas (di 26 provinsi) dan Surveilans Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di 9 RSUD dan merupakan bagian dari Global Infuenza Surveillance & Response (GISRS). Direktprat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Direktorat Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan pertemuan Orientation To New Expanding Influenza-Like Illness (ILI) Sentinel Surveilans Site pada 11-15 Juli bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta yang di hadiri oleh 8 Puskesmas di 8 Provinsi.
Surveilans ILI-SARI integrasi dengan COVID-19 merupakan salah satu strategi dalam transisi pandemic ke endemic. Selama pandemi COVID-19, Indonesia telah mengadopsi pedoman WHO untuk menggunakan sentinel ILI-SARI untuk melakukan monitor terhadap COVID-19 selain influenza. WHO menetapkan GISRS sebagai salah satu platform dalam pelaksanaan Surveilans Influenza dan COVID-19. Melalui GISRS diperoleh informasi epidemiologi dan virologi influenza dan COVID-19 berbasis laboratorium untuk deteksi dan respon dini guna mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia. Dalam mempersiapkan fase endemic COVID-19 telah dilakukan penguatan pada site existing dan pengembangan ke beberapa site ILI, site SARI dan Laboratorium rujukan. Berdasarkan SK. No. HK.02.03/C/1800/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Site Surveilans ILI–SARI-COVID-19, dan Laboratorium Rujukan Pemeriksaan ditetapkan total site 39 PKM, 37 RS, 14 KKP, 13 Laboratorium Regional, 15 Laboratorium WGS. Dengan mengambil pembelajaran COVID-19 dan fungsi penting surveilans sentinel ILI-SARI, maka dipersiapkan setiap provinsi agar mempunyai 1 (satu) PKM sebagai site ILI dan 1 (satu) RS sebagai site SARI dan pengembangan lain yaitu ke KKP (PoE) sebagai site ILI, Laboratorium regional dan Laboratorium WGS. Diharapkan dengan perluasan ini akan mempersingkat alur shipment untuk memudahkan pengiriman dan pemeriksaan spesimen dan mempercepat diketahuinya hasil pemeriksaan, disamping itu juga bermanfaat dalam memantau penilaian keparahan SARI. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dilakukan pembekalan dengan pelatihan/ orientasi pada site-site. Adapun Tujuan dari pertemuan ini yang di ungkapkan oleh Ketua Tim kerja ISPA, dr. Nani Rizkiyati., M.Kes ialah ” Terbentuknya Tim ILI di 8 Puskesmas pengembangan danMeningkatnya pengetahuan tim ILI mengenai implementasi sentinel surveilans SARI, definisi operasional kasus, pengambilan spesimen, pencatatan dan pelaporan dan data analisis” Ungkapnya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terjadi perubahan nomenklatur Pusat BTDK Badan Litbangkes menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dengan tugas dan fungsi tidak lagi menjadi pusat laboratorium rujukan nasional. Sehingga ada beberapa perubahan yang harus dilakukan terkait keberlanjutan pelaksanaan Surveilans Influenza dan COVID-19 agar tetap dapat berjalan dengan baik.
”Saya harapkan dengan orientasi ini dapat meningkatkan komitmen dan kinerja untuk melakukan kegiatan surveilans yang berkualitas dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza dan corona, meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian serta meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi” Tutup Dirjen P2P (SSH)
