Manggarai Barat, 2 Desember 2020
Setelah melakukakan Peletakan Batu Pertama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Labuan Bajo, pada Rabu malam (2/11) Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes melanjutkan agenda lainnya di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur yaitu membuka secara langsung Monitoring dan Evaluasi Nasional Program Pengendalian HIV AIDS dan IMS Tahun 2020 dan Dukungan Global Fund AIDS Tahun 2021.
Hadir juga dalam pertemuan ini Staf Khusus Menkes Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander Kaliaga Ginting Suka, Sp.P, F.C.C.P., Tenaga Ahli Kemenkes RI Bidang Krisis Kesehatan Iwan Trihapsoro, Sp.KK., Sp.KP, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Pejabat di Lingkungan Kemenkes RI lainnya, serta Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes RI.
Pertemuan yang dilaksanakan dari tanggal 2 – 5 Desember 2020 ini memiliki tujuan umum untuk melakukan koordinasi dan sinegritas untuk optimalisasi percepatan pencapaian target program HIV AIDS, serapan dana hibah GF AIDS NFMc dan rencana tindak lanjut kegiatan dukungan GF ATM Komponen AIDS dalam periode grant extension Tahun 2021.
Sedangkan tujuan khususnya adalah koordinasi pusat dan daerah cakupan program HIV AIDS melalui monitoring evaluasi berkala, mendapatkan kesepakatan penyelesaian dana dukungan hibah NFMc GF AIDS 2018 – 2020 yang berakhir pada bulan Desember 2020, dan melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam periode extension tahun 2021 dari Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target program dan serapan dari dana hibah GF AIDS.
Program HIV-AIDS di Indonesia sudah mendapatkan bantuan dari Global Fund pertama kali sejak tahun 2003. Hingga saat ini program berlanjut hingga tahun 2018 – 2020 dengan program New Funding Model Continuation AIDS, Tuberculosis and Malaria (NFMc ATM). Program ini berkesinambungan dengan APBN untuk mengatasi permasalahan terkait HIV AIDS di Indonesia. Program ini merupakan program yang berjalan di semua provinsi dan kabupaten di Indonesia sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengontrol jalannya program di daerah tersebut.
Kebijakan program HIV AIDS akan dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini harus disesuaikan sedemikian rupa untuk mengakomodasi adanya pandemik yang tengah melanda selama ini. Dalam rencana kerja ini akan dituangkan metode-metode yang akan digunakan untuk melakukan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di tengah suasana pandemik dengan tetap mengedepankan percepatan penanggulangan HIV AIDS sebagai upaya untuk mengeliminasi HIV AIDS di tahun 2030 mendatang.
Plt. Dirjen P2P, dr. Budi menyampaikan dalam sambutannya bahwa 10 tahun menuju akhir AIDS tentu tidak dapat tercapai tanpa dukungan seluruh masyarakat untuk turut berperan. Pesan saya Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Solidaritas. Ini saatnya kita harus belajar bergandengan tangan, bersama bekerja dan saling mendukung untuk mencapai berbagai target yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun mendukung pencapaian global.
“Saya juga berharap 1 Desember kemarin dimana kita memperingati Hari AIDS Sedunia ini menjadi momentum agar kita semua berkomitmen, benar-benar berkomitmen untuk Bersatu, Bersama, dan Berupaya mencapai akhir AIDS. Semua pihak, sektor, berbagai organisasi profesi, lapisan masyarakat harus terlibat mengisi setiap gap/kesenjangan yang ada”, ujar dr. Budi.
dr. Budi mengajak agar pertemuan evaluasi ini dapat juga menilai semua upaya yang telah kita lakukan dan mana yang mempunyai daya ungkit untuk kita perkuat dan pertahankan sebagai strategi mencapai akhir AIDS 2030. Ada atau tidak dukungan pembiayaan dari luar negeri, kita harus mampu mencapai akhir AIDS di Bumi Pertiwi ini.
Sebagai mana kita ketahui bahwa sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018 untuk bidang kesehatan dan PMK nomor 4/2019 ada 12 standar pelayanan dimana program HIV AIDS merupakan Standar Pelayanan Minimal/SPM nomor 12 yaitu pelayanan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV dimana kelompok sasaran adalah Ibu Hamil, Pasien TBC, Pasien IMS, Warga Bina Permasyarakatan, WPS, LSL, Trangender/Waria dan Pengguna Napza Suntik.Mengingat SPM ini menjadi ukuran penilaian kinerja Kepala Daerah untuk itu dibutuhkan komitmen penetapan target, pencapaian termasuk alokasi anggaran daerah.
Hasil capaian program HIV AIDS tahun 2018 s.d September 2020 masih sangat jauh dari harapan yaitu 2018 (27,83%), 2019 (37,90%), 2020 (20,04%). Penilaian harusnya ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan yang ditetapkan oleh tim masing-masing, kata dr. Budi dikesempatannya.
Pencapaian indikator yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan akses pengobatan dan pemberian ARV kepada semua ODHA serta pemberian obat profilaksis TB dan ODHA.
“Untuk itu saya minta agar proposal Global Fund yang akan diajukan pada bulan Februari 2021 agar disesuaikan dengan Rencana Aksi Nasional dan perkembangan pendekatan kesehatan masyarakat terkini seperti penggunaan obat baru Dolutegravir,” pinta dr. Budi.
Selain itu sebagai upaya exit strategy dukungan Global Fund diharapkan penguatan dari pendanaan Pusat, dan Daerah baik melalui dukungan Pemerintah Daerah, Provinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana perlu di intensifkan untuk perluasan akses layanan kesehatan khususnya pengendalian HIV AIDS dan PMS. Pada tahun 2021 dukungan dan Dekon di tingkat Provinsi difokuskan pada peningkatan SDM, dan dukungan DAK di tingkat Kabupaten/Kota untuk peningkatan Sarana dan Prasarana terutama untuk skrining HIV dan Syphillis pada ibu hamil.
Hal ini terlihat terjadinya peningkatan skrining HIV, hepatitis dan Sifilis pada ibu hamil tahun 2018 ke 2019 menjadi dua kali lipat. Dimana kata dr. Budi tahun 2020 sampai dengan September 2020 mencapai 1,7 juta sedangkan sifilis baru mencapai 500.000. Perbedaan ini menjadi masalah yang memerlukan perhatian. Sampai saat ini cakupan ibu hamil yang konsisten di atas 90% hanya kota Tarakan. Untuk HIV itu 5 kota di Jawa Tengah dan 2 di Sulawesi Selatan. Secara nasional target skrining HIV dan sifilis baru mencapai 45% dari target yang seharusnya 85% bumil. Belum lagi terkait tata laksana ibu hamil positif hingga bayi yang dilahirkan.
Plt. Dirjen P2P, dr. Budi di kesempatan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur NTT, Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, beserta seluruh masyarakat NTT yang telah berperan serta mensukseskan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi NTT pada Khususnya.
Adapun dikesempatan yang sama pada pertemuan tersebut diberikan pemberian penghargaan dengan berbagai katagori, antara lain: 1) Penghargaan untuk Layanan Dengan Ketepatan Pelaporan Logistik HIV AIDS dan IMS tahun 2020 diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Utara; 2) Kabupaten/Kota Dengan Cakupan PPIA tertinggi tahun 2018 – 2020 diberikan kepada Kabupaten Tegal, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; 3) Eliminasi PPIA Kota Cilegon diberikan kepada Provinsi Banten; 4) Tokoh Penggiat Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia diberikan kepada Dr. dr. Umar Zein, DTM&H, Sp.PD, KPTI, FINANSIM (Pejuang Program) dari Provinsi Sumatera Utara; 5) Provinsi Dengan Capaian Program HIV AIDS dan IMS Tertinggi Tahun 2020 diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, dan Banten; 6) Kabupaten Dengan Capaian Program HIV AIDS dan IMS Tertinggi Tahun 2020 diberikan kepada Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan; 7) Rumah Sakit Dengan Kaskade Pengobatan HIV Tertinggi Tahun 2020 diberikan kepada RS. Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur; 8) Puskesmas Dengan Kaskade Pengobatan HIV Tertinggi Tahun 2020 diberikan kepada Puskesmas Padang Bulan Provinsi Sumatera Utara; 9) Fasyankes Dengan Kinerja terbaik Dalam Pelaksanaan Bulan Viral Load Tahun 2020 diberikan kepada Fasyankes PDP Terbaik dari Puskesmas Kedungdoro Surabaya; dan 10) Laboratorium Terbaik diberikan kepada RS. Hasan Sadikin Bandung.
Berita ini disiarkan oleh Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Gedung Adhyatma, Lt.9, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.(ADT)
