KKP Sorong mengadakan pertemuan koordinasi dalam rangka penguatan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KKP Kelas III Sorong di Kaimana (8/11), dalam pertemuan yang di hadiri oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Kaimana Arifin Sirfefa serta Stakeholder dari Lintas Program dan Lintas Sektor terkait. Dalam acara ini pula hadir Narasumber dari Tim kerja Hukormas Ditjen P2P drg Yossy Agustina MH
Sebagai Implementasi dari PerMenpan Rb No 90 /2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM di instansi Pemerintah. Zona Integritas merupakan miniature pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satker yang langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. “Zona integritas merupakan aspek penting untuk mencegah praktek korupsi di Instansi Pemerintah. Tahapan yang paling penting dari zona integritas itu ialah pembangunan zona integritas itu sendiri”. Ucap Kadinkes. Zona Integritas kawasan yaitu pembangunan ZI pada unit kerja pada beberapa kawasan seperti (Bandar Udara, Pelabuhan, Instansi Penegak Hukum, Pelayanan Pertanahan, RSUD, Dukcapil, Samsat). Sejauh ini telah ada 32 UPT Ditjen P2P yang telah meraih predikat WBK dan 3 UPT Ditjen P2P yang telah meraih WBK Nasional yaitu BBTKLPP Yogyakarta, KKP Tanjung priok dan KKP Samarinda.
Pada kesempatan ini juga KKP Kelas III Sorong menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang baik, bersih dan melayani dengan semangat reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan kekarantinaan yang di tanda tangani oleh seluruh jajaran KKP Sorong dan stakeholder terkait. Diharapkan “dengan di tandatanganinya komitmen bersama ini KKP Sorong dapat meraih predikat WBK”. Ucap Umar
