Kewaspadaan Indonesia Dalam Menghadapi Wabah Polio di Papua Nugini

Selama lebih dari 10 tahun Indonesia sudah memliki status bebas polio, namun faktanya lebih dari 50 persen jumlah provinsi di Indonesia berisiko tinggi terhadap penularan virus polio impor.

Berbagai tantangan dihadapi dalam mempertahankan status bebas Polio di Indonesia, seperti : (1) adanya kasus polio VDVP tipe 1 yang berasal dari negara tetangga PNG yang berbatasan darat langsung dengan provinsi Papua; (2) Cakupan imunisasi OPV4 yang terus menurun dari tahun 2013 – 2016; (3) Cakupan surveilans non polio AFP rate dan target spesimen adekuat yang cenderung menurun sejak tahun 2014.

Untuk itu dalam rangka upaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan penanggulangan KLB/Wabah Polio di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (Surkarkes) melaksanakan kegiatan Table Top Exercise Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Papua, pada tanggal 28 – 29 November 2018 yang di ikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen P2P (KKP Jayapura, KKP Merauke serta BTKLPP Ambon), peserta Pusat Kemenkes dari Direktorat terkait, lintas sektor (Kemenlu, Kemendagri), peserta daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kab/Kota (perwakilan Boven Digul, Pegunungan Bintang, Merauke, Keeroom), Rumah Sakit di provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua, Dinas Perhubungan, Diskominfo,  BPBD, Kantor Imigrasi, Angkasa Pura, Beacukai, TNI/Polri, Organisasi profesi (IDAI, IBI, PAEI, IDI), Lembaga masyarakat (PKK Provinsi papua, Kepala Kampung Moso, SKow, dan Tomi).

Kepala Sub Direktorat Surveilans Direktorat Surkarkes, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan umum dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kapasitas respon (negara) dalam menghadapi KLB Polio VDVP tipe 1 dari PNG. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) mengevaluasi/mengembangkan rencana tanggap darurat pada Pedoman Penanggulangan KLB Polio; (2) mengevaluasi peran dan tanggung jawab masing-masing unit/unit tertentu dalam menghadapi KLB polio; (3) mengidentifikasi dan mencari penyelesaian masalah potensial saat menghadapi KLB polio.

Gubernur Provinsi Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si saat membuka acara, pada (28/11) mengatakan bahwa saat ini Papua Nugini sedang berlangsung wabah Polio yang sudah ditetapkan sebagai kondisi emergency pada tanggal 22 Juni 2018. Sampai hari ini sudah ada 25 kasus Polio di Papua Nugini dan sudah 9 provinsi yang terdampak (Enga, Morobe, Madang, Eastern Highland, Western Highland, Jiwaka, NCD, EHP dan East Sepik). Kasus polio yang paling tua terkena pada anak umur 17 tahun. Provinsi yang paling timur terkena adalah Provinsi East Sepik yang berbatasan dengan Provinsi West Sepik berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom serta Pegunungan Bintang.

Pemerintah Provinsi bersama Kementerian Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Komite Ahli Imunisasi Indonesia telah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah masuknya Wabah Polio masuk ke Papua yaitu dengan melaksanakan imunisasi Polio bersamaan dengan imunisasi Campak Rubella yang dilakukan serentak di 28 Provinsi di luar Pulau Jawa pada bulan Agustus dan September 2018. Jadi ketika 27 Provinsi lainnya melaksanakan imunisasi Campak Rubella, maka Papua melaksanakan imunisasi Campak Rubella dan Polio.

“Imunisasi ini sudah dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2018 dan pertama kali dilakukan di Kabupaten Keerom. Sampai saat ini imunisasi Campak Rubella dan Polio masih berlangsung di Papua dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2018,” ujar Gubernur Papua

Cakupan imunisasi Campak Rubella dan Polio di Kota Jayapura, Keerom, Boven Digul dan Merauke sudah melewati target 95 persen. Cakupan imunisasi Campak Rubella dan Polio di Pegunungan Bintang belum mencapai target tetapi seluruh puskesmas sudah melaksanakan imunisasi. Selain imunisasi Polio, juga dilaksanakan Surveilans Penyakit Lumpuh Layu Akut oleh Puskesmas dan Rumah Sakit yang hasilnya dilaporkan setiap minggu serta Surveilans Polio Lingkungan yang sudah dilakukan di wilayah Kota Jayapura atas kerja sama Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jayapura.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes saat menutup Kegiatan Table Top Exercise Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Papua, pada (29/11) mengatakan Banyak tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan status bebas Polio di Indonesia, permasalahan tersebut antara lain: (1) adanya kasus polio VDVP tipe 1 yang berasal dari negara tetangga kita Papua Nugini (PNG) yang berbatasan darat langsung dengan provinsi Papua yang sekarang sudah mencapai 25 kasus di 9 provinsi; (2) cakupan imunisasi OPV4 yang terus menurun dari tahun 2013 – 2018; (3) cakupan surveilans non polio AFP rate dan target spesimen adekuat yang cenderung menurun sejak tahun 2014; (5) Surveilans aktif penemuan kasus AFP di rumah sakit cenderung menurun bahkan tidak dilaksanakan; (6) Komitmen pemerintah daerah terkait penganggaran surveilans AFP cenderung menurun.

Maka, kata dr. Anung beberapa strategi yang harus dilakukan adalah (1) melindungi semua anak usia < 15 tahun dengan memberikan imunisasi; (2) menemukan dan melaporkan semua anak usia < 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut/mendadak; (3) meningkatkan pengawasan di pintu masuk saudara-saudara kita dari PNG agar tidak membawa virus polio ke Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya; (4) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan Polio baik melalui sosialisasi, pelatihan termasuk table top exercise ini; (5) meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya imunisasi – menerapkan perilakuk hidup bersih dan sehat – melaporkan jika ada yang lumpuh layu mendadak, dengan pemberian informasi melalui semua jaringan baik itu tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, guru, kader dan lain-lain; (6) Mengajak semua sektor terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, TNI-POLRI, PKK, forum anak untuk berperan aktif dalam kesiapsiagaan KLB Polio ini.

Kegiatan Table Top Exercise Polio yang telah kita laksanakan merupakan suatu latihan yang menggunakan “inject” yang sudah dipersiapkan sehingga peserta simulasi dapat mempertimbangkan dampak dari kondisi darurat kesehatan terhadap rencana, prosedur dan kapasitas yang ada dan selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan dari hal-hal yang masih belum optimal. “Harapan saya, agar seluruh peserta yang sudah mengikuti proses simulasi ini dapat mengetahui perannya, mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan kita sehingga dapat ditindaklanjuti. Tentunya kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, harus diikuti dengan penguatan-penguatan di titik-titik yang masih kurang secara bersama-sama, ujar dr. Anung diakhir sambutan dan arahannya.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id

Berita Terkait lainnya >

Posting Terbaru >