Direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, pada Rabu (21/6) menghadiri Pencanangan Introduksi Imunisasi Inactivated Poliovirus Vaccine Dosis Kedua (IPV2) di Graha Bung Karno Kabupaten Klaten. Selain itu, pencanangan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Ketua DPR RI, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati Klaten, dan Walikota se-Solo Raya beserta segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat di Kabupaten Klaten.
Dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa Pertama, Indonesia berkomitmen untuk mendukung tujuan global dalam pemberantasan polio serta memperluas program imunisasi nasional dengan menambahkan IPV2 ke dalam program imunisasi rutin. Kedua, Introduksi imunisasi IPV2 telah dilakukan tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Karena tahun 2023 introduksi imunisasi IPV2 akan diperluas secara nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1453/2022 tentang Pelaksanaan Introduksi Imunisasi IPV2, dimana perlu dilaksanakan pencanangan yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi masif kepada seluruh stakeholder dan masyarakat luas serta lintas sektor dan program terkait lainnya agar diperoleh dukungan dalam rangka mecapai cakupan imunisasi IPV2 yang tinggi.
Dalam sambutanya Menkes Budi G. Sadikin mengatakan kalau di suatu wilayah hanya sedikit anak-anak yang divaksinasi polio, akan terjadi penularan ke anak lain. Jika terjadi penularan maka akan terjadi mutasi virus polio dan kasus akan semakin banyak.
“Jadi pesan saya jangan hanya vaksinasi diri sendiri, semua anak sekampung harus divaksinasi minimal 90%. Kalau tidak divaksinasi dia akan membahayakan teman-temannya yang lain, karena WHO Representative for Indonesia Dr. Paranietharan mengatakan untuk semua negara termasuk Indonesia yang menggunakan kombinasi Vaksin Polio Oral Tipe 1 & 3 (bOPV) dan IPV, WHO merekomendasikan 4 dosis bOPV disertai 2 dosis IPV. Oleh karena itu, WHO mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk mencanangkan dosis kedua dari IPV (IPV2) sebagai bentuk perlindungan optimal bagi anak-anak di Indonesia terhadap polio,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tentang signifikansi sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih memahami manfaat penting imunisasi IPV2. Ia berharap, Kemenkes dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan gerakan tersebut agar informasi tentang imunisasi polio tipe 2 dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat.
“Saya harap disampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin agar masyarakat paham dan tidak muncul kekhawatiran. Dengan demikian, tidak beredar wacana yang menyesatkan atau hoaks yang tersebar dan menghambat capaian imunisasi polio ini,” kata Puan.
Disela kegiatan ini Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo pun berterima kasih dan mengapresiasi pencanangan gerakan nasional imunisasi polio tipe 2 di wilayah pemerintahannya. Ia berharap, gerakan yang diinisiasi di Provinsi Jawa Tengah itu dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman varian baru virus polio. “(Berdasarkan) data dari Aplikasi Sehat Indonesia Ku, capaian imunisasi polio di Provinsi Jawa Tengah periode Januari–Mei 2023 baru 24,5 %. Artinya, masih perlu digenjot terus, hari inilah saatnya kita semua melakukan hal itu agar anak-anak kita menjadi generasi yang sehat dan terlindungi dari virus polio,” ungkapnya.
Kegiatan Pencananagan Introduksi Imunisasi (IPV2) diakhiri dengan peninjauan langsung pemberian imunisasi IPV2 kepada balita di kompleks Graha Bung Karno yang di fasilitasi oleh Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. (INK)
