Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2MKJN) menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Binwil Papua Barat, pada 31 Juli – 2 Agustus 2019. Dimana Provinsi Papua Barat merupakan salah salah satu Binaan Wilayah (Binwil) dari Direktorat Jenderal P2P.
Pertemuan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Kota Sorong Provinsi Papua Barat diikuti oleh peserta antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Direktur RSUD Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kepala Puskesmas di Provinsi Papua Barat, Para Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Lintas Sektor terkait di Provinsi Papua Barat.
Direktur P2MKJN, Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ., MPH dalam laporannya mengatakan tujuan Pertemuan Binwil P2P adalah untuk mengevaluasi pencapain indikator prioritas nasional pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menginventarisasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di provinsi dan Kabupaten/Kota, pengumpulan dan pencatatan tentang kesepakatan rekopotensi atas upaya percepatan dan perbaikan untuk pencapaian target sasaran kegiatan prioritas nasional pembangunan kesehatan.
Lanjut dr. Fidiansjah mengatakan selain dilakukan pertemuan Binwil Papua Barat, pada Rabu pagi (31/7/2019) di lakukan juga kunjungan lapangan (Monev Terpadu) oleh tim Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sorong di 2 (dua) Puskesmas terpilih yaitu PKM Kelasaman Kota Sorong dan PKM Mariat Kabupaten Sorong. Sedangkan pada pertemuan Binwil disajikan paparan Konsep Pencegahan dan Pengendalian Penyakit oleh Direktrur P2 Makeswa dan NAPZA, paparan Capaian Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat oleh Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan paparan Penganggaran SPM di Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Pusat Pembiayaan (P2JK) Sekjen Kemenkes RI serta Pelaksanaan PIS-PK dan Penganggaran Program melalui DAK oleh Kabag Program dan Informasi Setditjen P2P, diskusi identifikasi dan pemecahan masalah program yang diikuti oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes saat membuka Pertemuan Evaluasi Binwil Papua Barat pada Rabu siang (31/7) memberikan apresiasi bagi Provinsi Papua Barat karena capaian beberapa program khususnya yang sifatnya nasional harus dilaksanakan di tingkat provinsi cukup membanggakan. Dimana salah satu program yang berhasil dicapai yakni pencapaian sub pekan imunisasi nasional polio putaran pertama dan kedua yang mampu mencapai lebih dari 100 persen secara keseluruhan.
“Ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya dan saya meyakini bahwa pencapaian itu adalah bentuk dari rasa tanggung jawab bapak-ibu semuanya bukan hanya dalam konteks pelaksanaan program tetapi sekaligus tanggung jawab bapak-ibu semuanya untuk menjadikan provinsi papua barat adalah provinsi yang mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain, provinsi yang mampu menunjukan bahwa sesungguhnya sumber daya manusianya akan terus di tingkatkan, dan provinsi yang mampu untuk terus mengembangkan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan sosial dasar lainnya pada masa-masa yang akan datang”, ujar dr. Anung
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Provinsi Papua Barat memang secara umum ada di peringkat 33 tahun 2018 atau turun kalau dilihat dari sisi peringkat dari peringkat 27 tahun 2013, kata dr. Anung. Tetapi itu tidak penting yang terpenting adalah meningkatnya IPKM dari IPKM 2013 sebesar 0,49 menjadi IPKM 2018 sebesar 0,54 terjadi peningkatan 0,06 ini melibihi berbagai peningkatan yang ada di beberapa provinsi dari sekian banyak provinsi yang ada. Katakan Riau itu hanya meningkat 0,05, kemudian Sumatera Utara hanya meningkat 0,05 sementara itu di Papua Barat meningkat menjadi 0,06 dari apa yang saat ini dikerjakan.
Lanjut dr. Anung, upaya yang telah dilakukan bersama ini baik di Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, bahkan Puskesmas di masyarakat dengan pemerintah daerah sudah menunjukan hasil meski posisinya belum sampai di atas tetapi angka 0,54 ini adalah angka yang cukup menunjukan bahwa punya makna di dalam melakukan sesuatu kegiatan pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Pembangunan Kesehatan Masyarakat memang selalu kita ukur setiap 5 tahun di tingkat nasional dan ini bisa di baca di tingkat daerah sampai ke level kabupaten bahkan di tingkat daerah itu bisa dibaca sampai ke level puskesmas. Ada 30 Indikator IPKM tahun 2018 yang bisa kita nilai dan ini berlaku untuk seluruh indonesia yang berkaitan dengan 7 Sub Indikator antara lain yaitu 1) Kesehatan Reproduksi (MKJP, pemeriksaan kehamilan, WUS kurang energi kronis); 2) Perilaku Kesehatan (kebiasaan merokok, aktivitas fisik,kebiasaan cuci tangan, buang air besar di jamban, menggosok gigi); 3) Penyakit Tidak Menular (hipertensi, diabetes mellitus, obesitas sentral, cedera, kesehatan gigi mulut, gangguan mental emosional); 4) Kesehatan Lingkungan (akses sanitasi, akses air bersih); 5) Penyakit Menular (pneumonia, diare balita, ISPA balita); 6) Pelayanan Kesehatan (persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk) dan; 7) Kesehatan Balita (Gizi Buruk dan kurang, sangat pendek/Stunting, Gemuk, Penimbangan, Kunjungan Neonatal (KN1), Imunisasi Dasar Lengkap).
“Saya memahami, kami sebagai binwil memahami bahwa untuk Provinsi Papua Barat persoalan kesenjangan satu dengan yang lain masih menjadi persoalan yang perlu dipecahkan bersama-sama”, ujarnya
Kalau kemudian membutuhkan kesenjangan satu dengan yang lain, maka yang kemudian perlu kita lakukan adalah pembangunan kita kedepan tahun 2019-2020 bahkan sampai 2024 dan seterusnya kita perlu memperhatikan faktor-faktor daerah yang masih mengalami tantangan, hambatan dan persoalan sehingga capaiannya cukup ideal.
Bila dilihat dari Analisis Kesenjangan Kesehatan Balita masih ada beberapa tantangan, hambatan dan persoalan yang berkaitan dengan gizi buruk dan kurang, sangat pendek/stunting, penimbangan, kunjungan neonatal, imunisasi dasar lengkap.Untuk Analisis Kesenjangan Pelayanan Kesehatan masih punya tantangan berkaitan dengan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan (puskesmas/polindes). Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) tantangannya adalah aktivitas fisik yang perlu dan harus kita tingkatkan disamping posbindu, kawasan tanpa rokok dan lingkungan yang bersih dan sehat.
Untuk penyakit menular, kata dr. Anung tantanganya adalah ada hubungannya dengan akses air bersih, sarana sanitasi, pemukiman yang layak serta berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan perilaku di lingkungan masing-masing.
“Saya ingin mengatakan kepada semuanya khususnya kepada Kepala Puskesmas yang hadir bahwa kami melihat satu angka, dua atau tiga angka itu tidak kemudian dilihat secara sendirian tapi ada kaitannya dengan yang lain. Misalnya Imunisasi Dasar Lengkap, BCG dan HB 0 itu pasti kita akan mencocokan dengan persalinan di Faskes demikian juga untuk yang lain. Jadi Saya berharap ini dapat menjadi sistem, cara, alat bagi bapak-ibu untuk meningkatkan hal-hal yang sudah selama ini dilakukan bersama”, harap dr. Anung.
Banyak hal yang akan kita kerjakan. Presiden terpilih sudah mengatakan pada tanggal 14 Juli 2019 lalu fokus kedepan adalah Sumber Daya Manusia. Eksplisit menyebutkan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita anak-anak usia sekolah harus menjadi tulang punggung dari upaya layanan kesehatan yang kita lakukan. inilah tantangan kita semuanya.
“Saya berharap kedepan rekan-rekan semua fokus pada outputnya itulah yang akan kita kerjakan, Presiden sudah tegas mengingatkan kepada kita tidak boleh lagi ada ibu hamil dan bersalin yang meninggal, tidak boleh ada lagi bayi dan balita yang meninggal yang sebenarnya penyakitnya bisa kita cegah, tidak boleh ada lagi gizi buruk disekitar kita dan tentunya imunisasi menjadi suatu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit yang sesungguhnya, kita tahu dan bisa kita cegah untuk hal-hal semacam ini” ujar dr. Anung
Tantangan-tantangan tersebut, kata dr. Anung di akhir sambutannya dapat diatasi dengan berbagai inovasi seperti penemuan kasus secara aktif, integrasi pelayanan, pemanfaatan teknologi dan pelibatan masyarakat langsung pada sasarannya.
Di kesempatannya pada Pertemuan Evaluasi Binwil Papua Barat, Direktur Jenderal P2P dr. Anung Sugihantono, M.Kes memberikan secara simbolis penghargaan kepada Puskesmas dengan Ketepatan Laporan SIHA dan Capaian Tes HIV Se-Papua Barat 2018 antara lain yaitu Puskesmas Klafdalim Kabupaten Sorong, Puskesmas Muturi Kabupaten Bintuni, Puskesmas Majaran Kabupaten Sorong, Puskesmas Wosi Kabupaten Manokwari, Puskesmas Fakfak Kota.
Selain itu penghargaan juga di berikan oleh Dirjen P2P kepada Puskesmas dengan Presentase Kelengkapan, Ketepatan, Cakupan Penemuan Kasus Baru, Pengoabatan Sampai Sembuh Program P2 Kusta Terbaik Se-Papua Barat 2018 antara lain yaitu Puskesmas Fakfak Tengah, Puskesmas Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama, Puskesmas Pasir Putih Kabupaten Manokwari, Puskesmas Tanjung Kaswari Kota Sorong, Puskesmas Klamono Kabupaten Sorong.
Adapun Pemberian Penghargaan yang di diberikan oleh Direktur P2MKJN, Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ., MPH, pada malam penutupan Kamis malam (1/8) antara lain yaitu Pemberian Penghargaan Puskesmas dengan Presentase Kelengkapan, Ketepatan, Konfirmasi Laboratorium Malaria dan Pengobatan Malaria Sesuai Standar 100% Se-Papua Barat 2018 : Puskesmas Muswaren Kabupaten Sorong Selatan, Puskesmas Klaso Kabupaten Sorong, Puskesmas Mariat Kabupaten Sorong, Puskesmas Malawili Kota Sorong, Puskesmas Degen Kabupaten Fakfak, Puskesmas Fakfak Tengah, Puskesmas Fakfak Kota, Puskesmas Mobja Kabupaten Manokwari, Puskesmas Sidey Kabupaten Manokwari, Puskesmas Babo Kabupaten Teluk Bintuni.
Penyerahan Penghargaan Kabupaten Dengan Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan SKDR 100% kepada Kabupaten Sorong dan Penyerahan Penghargaan Dinas Kesehatan yang Melakukan Pemeriksaan IVA Secara Rutin dan Berkesinambungan 2019 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.
