Ditjen P2P Kemenkes RI Selenggarakan Pertemuan Nasional Evaluasi Program P2P Tahun 2019

Sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Tahun 2019. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Pertemuan Nasional Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019, pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2019 di Jakarta. Pertemuan ini merupakan evaluasi dari tindak lanjut Rakerkesnas, Rakontek P2P, Rakontek Provinsi, Bimbingan Teknis, Asistensi Teknis, Pelatihan, Pengadaan, dan Penguatan Binwil yang telah dilaksanakan.

Selain itu juga pertemuan ini merupakan momentum penting dan strategis. Dimana pada tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P. Berbagai capaian yang telah diraih perlu dilakukan evaluasi komprehensif untuk memperkuat pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P, pelaksanaan program P2P tahun 2020 serta memberikan masukan perencanaan program P2P tahun 2021.

Evaluasi Kolaborasi Pusat dan Daerah Program P2P Menuju SDM Unggul merupakan tema yang diangkat pada pertemuan ini. Tema ini mengandung makna tercapainya eliminasi berbagai penyakit menular dan tidak menular guna mendukung terwujudnya SDM Indonesia yang unggul.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Achmad Yurianto dalam laporannnya mengatakan pertemuan yang di hadiri oleh para Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi, serta Kepala UPT Ditjen P2P (KKP dan BBTKLPP) se-Indonesia ini diselenggarakan dengan maksud sebagai wahana evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan P2P selama tahun 2019 melalui dukungan lintas sektor, lintas program di setiap tataran administrasi pemerintahan dalam rangka tercapainya eliminasi penyakit menular, dan menekan kejadian kasus penyakit tidak menular, serta masalah kesehatan jiwa dan NAPZA untuk mendukung program keluarga sehat.

Diharapkan juga dengan diselenggarakannya pertemuan evaluasi ini dapat diketahui kesenjangan antara indikator yang telah ditetapkan dengan capaian tahun 2019, terindetifikasi peran lintas sektor yang mampu meningkatkan capaian program pencegahan dan pengendalian penyakit, teridentifikasinya tantangan pelaksanaan program dari sudut padang koloborasi pusat-daerah dan lintas sektor, dan teridentifikasinya tata kelola teknis, tata kelola program, dan tata kelola manajemen serta upaya terobosan dan inovasi dengan dukungan lintas sektor dan lintas program untuk peningkatan kualitas program P2P, dan tercapainya komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan Program P2P di Pusat, UPT dan Daerah, ujar dr. Achmad.

Dikesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Anung Sugihantono, M.Kes saat membuka pertemuan pada Rabu malam (4/12) mengatakan dalam sambutannya bahwa sampai pada bulan November 2019, 2 dari 6 Indikator RPJMN telah tercapai, namun Ditjen P2P masih menghadapi tantangan terutama dalam menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (Prevalensi Tekanan darah Tinggi, Prevalenesi Obesitas dan Prevalensi Merokok) dan meningkatkan cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Sementara itu dari 9 Indikator Renstra, 7 Indikator sudah dicapai lebih dari 100%, 1 Indikator tercapai 100 % dan 1 Indikator tidak tercapai yaitu kusta (target eliminasi kusta 34 provinsi baru tercapai 25 Provinsi). Hal itu adalah secara nasional.

Namun, kata dr. Anung jika kita break down per-provinsi, maka terlihat bahwa capaian tersebut belum merata di seluruh provinsi, disparitas capaian antar provinsi masih cukup tinggi untuk setiap indikatornya.

Lanjut dr. Anung saat ini, sudah lebih dari 50 juta keluarga Indonesia tercatat dalam PIS-PK, hasil sementara ini menunjukan bahwa 4 indikator Ditjen P2P (TBC, Hipertensi, ODGJ dan Rokok) capaiannya dibawah 50 %. Hasil evaluasi SPM tahun 2019 juga memperlihatakan bahwa capaian indikator Ditjen P2P untuk SPM kabupaten/kota masih dibawah 15 % (Bayi baru lahir 14,33%, Balita 12,6%, usia produktif 7%, Usia lanjut 12,82%, DM 5,8%, Hipertensi 4,6%, ODGJ berat 0,6%, TBC 8,42% dan HIV 6,02%). Hasil menggembirakan adalah pada capaian SPM provinsi dimana capaiannya sudah 99,81%.

Tahun 2020-2024 adalah tahun di mana kita harus memastikan semua yang kita lakukan dirasakan oleh masyarakat. Kita harus menjamin program kita diterima manfaatnya oleh masyarakat/“DELIVERED”, kita harus menemukan cara-cara baru, nilai-nilai baru dan inovasi serta bekerja tidak berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata, ujar dr. Anung dikesempatannya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Presiden RI, pada saat penyerahan DIPA 2020 diantaranya :

• Belanja agar SEGERA DIREALISASIKAN sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya BELANJA MODAL.
• Jangan SENT tetapi HARUS DELIVERED, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi rakyat harus mendapat BARANG DAN PROGRAM YANG BAGUS dan MANFAATnya. Spend Better dan FOKUS serta LEBIH BAIK.
• KERJA TIM untuk mencapai tujuan nasional. Tidak ada Ego Sektoral, Ego Institusi, Ego daerah. PUSAT-DAERAH bekerjasama MENUJU SATU TITIK sehingga selesai.
• SDM bukan hanya sertifikat, tapi KUALITAS keterampilan yang dilatihkan harus konkrit.

Bapak Menteri Kesehatan dalam berbagai kesempatan juga sudah memerintahkan pada kita untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Petakan daerah yang bermasalah; 2) Identifikasi K/L mana yang harus didatangi oleh menkes untuk menyelesaikan masalah program; 3) Program 2020 diperbanyak turun ke lapangan untuk identifikasi masalah dan mendekatkan diri ke rakyat; 4)Training vokasi menggunakan Lembaga-lembaga swasta; dan 5)Agar menilai kembali anggaran 2020, pastikan fokus.

Untuk memastikan Arahan Presiden dan kebijakan Menteri Kesehatan, dr. Anung menjelaskan bahwa Ditjen P2P sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Sampai saat ini sudah terkumpul di 49 ROK UPT dan 12 ROK satker Dekon, selanjutnya ROK ini harus di sinkronkan antara UPT dan DEKON. Saya sudah minta agar Kepala UPT untuk menemui Kepala Dinas Kesehatan untuk membicarakan hal ini. Hal ini tentunya dilakukan dalam upaya untuk memperkuat kerjasa tim khususnya pusat dan daerah. Dan Saya berterimakasih bahwa UPT sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di 16 Provinsi, dan yang belum agar segera melaksanakannya.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 di Satker Pusat, Dekon dan UPT dengan menetapkan indikator yang menjamin Delivered.

Di akhir sambutannya, dr. Anung meminta agar seluruh peserta pertemuan yang hadir untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Memetakan daerah bermasalah dan menfokuskan kegiatan program di daerah tersebut; 2) Memetakan peran/kontribusi dan mendatangi SKPD/lintas sektor yang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah program kesehatan didaerah kemudian menyusun kegiatan bersama sesuai dengan pemetaan peran yang sudah disusun; 3) Aktif ke lapangan untuk menemukan, mencegah dan merespon kejadian penyakit serta masalah pelaksanaan program; 4) Menilai kembali anggaran dan memastikan kegiatan fokus; 5) Saling tukar pengalaman dalam melaksanakan program Pencegahan dan pengendalian Penyakit; dan 6) Berkolaborasi dan sinergi dalam program Pencegahan dan pengendalian Penyakit baik antara Pusat, UPT dan Daerah maupun lintas program dan lintas sektor. Diharapkan keenam point diatas bisa menjadi fokus kita dalam mempercepat penuntasan penyakit menular, tidak menular dan meningkatkan Kesehatan Jiwa.

Pertemuan Nasional Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari ini akan disampaikan beberapa penyampaian materi oleh Nara Sumber dari Kemendagri dan Kemendes PDTT terkait Penggerakan sumber daya Desa dalam Peningkatan Cakupan dan Jangkauan, serta Penggerakan Lintas Sektor di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Penyampaian Evaluasi pelaksanaan Program P2P Tahun 2019 oleh para Direktur di lingkungan Ditjen P2P dan pembahasan Narasumber; Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Program P2P pada pintu masuk Negara, situasi KLB, dan situasi khusus, serta pemanfaatan upaya inovatif Teknologi Tepat Guna selang Tahun 2014-2019 oleh para Kepala UPT di lingkungan Ditjen P2P dan pembahasan Narasumber; Penyampaian perspektif Program P2P sekarang dan ke depan dari sudut pandang Akademisi Universitas Indonesia/Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ; dan Dialog interaktif, diskusi peserta dengan para Narasumber dan Panelis; serta Penyerahan DIPA 2020 kepada Eselon II di Lingkungan Ditjen P2P, perwakilan Kepala UPT (KKP/BBTKLPP), perwakilan Kadinkes Provinsi, dan pemberian penghargaan oleh Dirjen P2P kepada Eselon II di Lingkungan Ditjen P2P, Kepala UPT (KKP/BBTKLPP) serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.