Dirjen P2P : Salah Satu Indikasi Terjadinya Kasus Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Karena Terus Menurunnya Tingkat Cakupan Imunisasi di Papua

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM menyoroti kejadian gizi buruk dan mewabahnya campak di Kabupaten Asmat, Papua. Beliau menyoroti ancaman serupa yang juga dihadapi belasan Kabupaten lain di Papua.

“Secara epidemologis, ada 17 daerah yang berpotensi mengalami KLB seperti di Asmat,” kata dr. Subuh di Timika, Papua, Jumat (26/1). Rinciannya di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Lani Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Yalimo, dan Asmat. Di antara penyakit yang berpotensi jadi KLB adalah malaria, peneumonia, diare, tipes, pes, dan campak.

Potensi itu disimpulkan dari sejumlah indikasi. Di antaranya, terus menurunnya tingkat cakupan imunisasi di Papua dalam beberapa tahun belakangan. Saat ini, rerata cakupan imunisasi di Papua berkisar di antara 60 persen. Meski begitu, ada daerah-daerah yang jauh lebih kecil dari itu cakupannya.

Selain itu, menurut dr. Subuh, potensi KLB di Papua juga didorong kondisi lingkungan serta kebiasaan hidup yang tidak sehat. Beliau mengatakan, sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) sebagai tindakan Surveilans sedianya bisa mencegah dan mengendalikan potensi tersebut. Meski begitu, untuk Papua, harus diperkuat lagi.

“Surveilans untuk kewaspadaan dini yang Pertama adalah Ketaatan Mengirim, kita sudah menentukan setiap bulan pada minggu pertama harus sudah masuk ke pusat. Kedua, Kelengkapan. Ketiga, kita Menilai adalah quick responsenya. Ini kalau diperkuat kita mempunyai Alert and Waning System yang akan jalan dimana saja”, ujar dr. Subuh.

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) menurut dr. Subuh merupakan dasar utama agar penyakit-penyakit seperti malaria, TBC, ISPA dan yang lainnya tidak mampu menembus tubuh anak-anak, termasuk orang dewasa. Dengan demikian ia mengharapkan adanya upaya peningkatan dan pemerataan cakupan imunisasi, peningkatan pelayanan imunisasi melalui petugas yang berkompeten, komitmen bersama pimpinan terutama terkait kesinambungan pelayanan dan operasional.

“Ingat bahwa penyakit-penyakit yang mematikan rata-rata adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi baik membuat kecacatan maupun kematian hampir semua penyakit pada anak-anak balita itu adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sebenarnya kalau ini bisa dilakukan sejak awal terus terang saja bisa menekan jumlah kasus-kasus yang ada”, ungkap dr. Subuh

Untuk itu, dr. Subuh lebih lanjut mengatakan yang harus dilakukan untuk jangka menengah maupun jangka panjang adalah memperkuat sistem imunisasi rutin yang ada pada mereka. Jangan cerita pelayanan yang lain kalau imunisasi rutinnya mereka tidak bisa laksanakan. Karena salah satu specific protection yang sudah terbukti adalah imunisasi. Selain memperkuat kondisi gizi-gizi yang ada ini lah yang harus dilakukan oleh wilayah papua.

Sekarang masalahnya bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada, selama ini kita belum menyentuh BPJS untuk upaya prevensi . Kalau misalnya keluhannya bahwa hampir semua puskesmas konsentrasinya di tempat pelayanan dia tidak outbreak untuk mencari sasaran itukan karena mereka harus melayani misalnya orang-orang sakit yang dilayani oleh BPJS. Mungkin dalam jangka panjang skema pembiayaan untuk pencegahan itu bisa kita lakukan upaya-upaya perbaikan, misalnya skema insentif bagi puskesmas-puskesmas yang melakukan upaya-upay a pencegahan termasuk imunisasi, promosi diberikan suatu kapitasi yang berbeda dengan kapitasi hanya untuk melayani pasien. Itu salah satu yang harus kita pikirkan bukan hanya pada wilayah papua saja tetapi secara nasional, kata beliau

dr. Subuh menerangkan mungkin dalam jangka panjang pada RPJMN yang akan datang 2019-2024 atau 2020-2025 dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap terakhir 2005-2025 itu sudah harus ada bunyi bentuknya selama ini kan yang belum berjalan, jadi ada sisi mobilisasi sumber daya yang memang harus kita kemas dengan baik. Kalau untuk aturan dalam kerangka regulasi sudah cukup banyak untuk Imunisasi baik Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan kemudian Undang-Undang perlindungan anak itu sudah cukup baik. Kalau memang perlu diperkuat dalam kerangka regulasi mungkin diperlukan misalnya peraturan Gubernur, peraturan bupati, atau perda dalam hal upaya memang konsentrasi bagaimana daerah ini bisa melindungi dirinya terhadap suatu Kejadian Luar Biasa (KLB).