Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengapresiasi seluruh jajaran Pemda Provinsi Papua Barat dan Pemda Kabupaten/Kota setempat yang telah mendukung pelaksanaan program imunisasi khususnya dalam pelaksanaan Sub PIN Polio di Papua Barat yang di laksanakan pada bulan 1 s.d 14 April 2019 untuk putaran I dan bulan 29 April s.d 14 Mei 2019 untuk putaran II sehingga berhasil mencapai target cakupan imunisasi yang diharapkan.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Rapid Convenience Assessment (RCA), yang telah dilaksanakan secara sampling pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat juga memberikan hasil yang baik walaupun berdasarkan review masih memerlukan beberapa penguatan dalam hal pelaksanaan strategi komunikasi oleh tenaga kesehatan atau kader.
“Saya berpesan walaupun cakupan Sub PIN Polio di Papua Barat telah mencapai target namun masih diperlukan penguatan surveilans dengan melakukan (1) surveilans aktif, (2) Hospital Records Review (HRR) melalui surveilans register rekam medis di Rumah Sakit untuk menemukan kasus AFP (3) pengumpulan data kasus/kontak dan (4) perluasan surveilans aktif lingkungan”, pesan dr. Anung dikesempatannya saat menghadiri Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sub PIN Polio di Provinsi Papua Barat, pada Rabu pagi (31/7/2019).
Beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Sub PIN Polio antara lain pemerataan cakupan Sub PIN Polio, dana BOK yang belum cair di beberapa Kabupaten/ Kota, serta kurangnya kapasitas petugas surveilans di tingkat puskesmas terkait pelaksanaan surveilans AFP. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk dapat ditindaklajuti.
Selain itu kata dr. Anung, hal yang perlu menjadi perhatian terkait upaya penanggulangan KLB polio adalah pemberian imunisasi pada pelaku perjalanan masih belum optimal. Saya ingatkan kembali, terutama untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP) di wilayah Provinsi Papua Barat agar memastikan bahwa semua pelaku perjalanan dari dan ke Provinsi Papua Barat telah mendapatkan imunisasi Polio lengkap minimal dalam 12 bulan terakhir yang dibuktikan dengan dokumen/catatan tertulis. Apabila pelaku perjalanan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah mendapatkan imunisasi polio minimal dalam 12 bulan terakhir maka berikan imunisasi polio (bOPV) di tempat (on site) kepada pelaku perjalanan tersebut dan diterbitkan ICV oleh KKP setempat.
Pelaksanaan Sub PIN Polio putaran I dan II di Provinsi Papua Barat sudah selesai dilaksanakan dengan cakupan yang tinggi. Namun, untuk cakupan imunisasi rutin masih jauh tertinggal. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa cakupan imunisasi rutin yang tinggi dan merata juga penting dicapai untuk dapat mencegah terjadinya KLB PD3I. Sweeping di desa-desa yang sulit dijangkau yang cakupannya masih rendah harus dilakukan untuk memastikan semua anak mendapatkan imunisasi, ujar dr. Anung
dr. Anung berharap seluruh jajaran Pemda Provinsi Papua Barat dan Pemda Kabupaten/Kota terutama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota di Papua Barat dapat menyusun strategi untuk hal mulai dari (1) penyusunan microplanning yang komprehensif, (2) penguatan koordinasi dengan LS/LP dalam rangka dukungan imunisasi dan surveilans PD3I serta (3) peningkatan strategi komunikasi untuk membentuk perubahan perilaku pada masyarakat. Selain itu dengan diharapkan dengan dilaksanakannya pertemuan ini dapat menghasilkan langkah, upaya, dan solusi untuk mewujudkan cakupan imunisasi rutin yang tinggi dan merata dan melaksanakan surveilans AFP di Papua Barat dengan Non Polio AFP Rate >=3. Dengan demikian status Indonesia Bebas Polio dapat dipertahankan dan Eradikasi Polio Global dapat tercapai tepat waktu 2023 nanti.
