Dirjen P2P Apresiasi 266 Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai Eliminasi Malaria

“Apresiasi saya sampaikan pula kepada semua pihak yang telah  berupaya mensukseskan program eliminasi malaria, sehingga saat ini  266 kabupaten/ kota (51%) di Indonesia telah mencapai Eliminasi Malaria”, ujar dr. H. Mohamad Subuh, MPPM selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dalam sambutannya saaat membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Nasional Program Malaria Tahun 2018, pada (23/1) di Jakarta.

Selain itu, Kata dr. Subuh daerah endemis tinggi telah menurun dari 41 Kabupaten/Kota tahun 2016 menjadi 33 Kabupaten/Kota di tahun 2017. Artinya, kita berhasil mencapai target indikator RPJMN tahun 2017.

Kita juga patut bersyukur, karena target indikator Renstra Kemenkes maupun target Kantor Staf Presiden juga tercapai. “Selamat untuk kita semua dan semoga di tahun 2018  kita dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan. Tantangan yang kita hadapi ke depan akan  semakin besar, khususnya untuk eliminasi malaria kabupaten/kota/provinsi”, ujar nya.

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Januari 2018 dan dihadiri oleh seluruh stake holder terkait seperti Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia, WHO dan UNICEF di Indonesia serta para Ali dan narasumber di bidang Malaria ini, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2PTVZ), drg. R. Vensya Sitohang M.Epid bertujuan untuk melakukan evaluasi kegiatan dan capaian program pengendalian malaria pada tahun 2017 dan menyusun perencanaan kegiatan pengendalian  malaria untuk tahun 2018 menuju eliminasi malaria.

Lanjut beliau, sedangkan tujuan lainnya adalah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran dalam pengendalian malaria di berbagai provinsi serta memperbarui informasi terkini dari berbagai pemangku kepentingan terkait, antara lain : 1) bagaimana mempertahankan status eliminasi yang sudah diterima oleh kabupaten/kota; 2) bagaimana mencapai eliminasinya. Karena ada beberapa kabupaten yangsudah eliminasi bahkan terjadi KLB. Ada yang memang begitu sulitnya mencapai eliminasi, contohnya Bukit Menoreh; 3) Bagaimana menghadapi tantangan eliminasi di provinsi yang penduduknya sangat mobile tentu ini perlu  dan harus punya standar sendiri.

Indonesia saat ini telah mendapatkan tongkat estafet dari WHO SEARO (World Health Organiztion South-East Asia Regional Office) yang menyatakan bahwa Indonesia secara Sub Nasional telah Eliminasi Malaria. Tongkat ini nantinya akan diteruskan ke negara-negara lainnya yang harus mempunyai mimpi untuk menuju Eliminasi Malaria Tahun 2030. Nantinya tongkat ini akan di serahkan kepada seluruh Kepala Dinas di 34 Provinsi pada peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April, Kata drg. Vensya di kesempatannya.

Subuh juga turut mengingatkan bahwa target Indonesia Bebas Malaria adalah pada tahun 2030 sesuai dengan komitmen global dan regional, oleh karena itu kita harus bekerja keras dan cerdas untuk mencapainya.

Secara nasional kejadian malaria telah menurun drastis dari 1,85 per 1000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 0,67 per 1000 penduduk pada 2017, akan tetapi kita mempunyai tantangan di  4 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang merupakan daerah Endemis Tinggi Malaria, yaitu : Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT.   Sebanyak 158.811 kasus atau 91% dari total seluruh kasus positif di Indonesia sebesar  173.925 – berasal dari 4 provinsi tersebut. Data yang dilaporkan, menunjukkan bahwa Papua merupakan provinsi dengan beban malaria terbesar, yaitu sekitar 70% kasus malaria di Indonesia.

Di Kesempatan ini, dr. Subuh juga mengajak seluruh jajaran kesehatan bersama segenap lapisan masyarakat di 4 provinsi yang merupakan Daerah Akselerasi Pengendalian Malaria, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku untuk melakukan upaya-upaya intensif guna mempercepat penurunan kejadian Malaria. Perhatian khusus, hendaknya diberikan pada : 1) intensifikasi penemuan dan pengobatan penderita Malaria berdasarkan hasil diagnostik yang berkualitas; 2) pencegahan melalui penggunaan kelambu massal yang total coverage di kabupaten endemis tinggi; 3) penyemprotan dinding rumah dan pengendalian vektor lain sesuai situasi perkembangbiakan nyamuk setempat, 4) promosi kesehatan tentang pentingnya pemakaian kelambu, dan 5) penguatan surveilans untuk memonitor kemajuan pengendalian malaria.

Sedangkan, untuk wilayah yang sudah mencapai Eliminasi Malaria dan Daerah Intensifikasi atau Daerah Fokus, perlu dilakukan upaya-upaya Pengendalian Malaria dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) menjaga agar tatalaksana Malaria dilaksanakan sesuai standar yang diperkuat dengan jejaring rujukan yang berjalan dengan baik, (2) melakukan penyelidikan epidemiologi malaria pada setiap kasus positif dan melaksanakan surveilans migrasi, (3) melaksanakan pengendalian vektor secara intensif yang diperkuat dengan pemetaan daerah reseptif, seperti daerah lagun, daerah bekas pertambangan, dan daerah bekas budidaya udang.

Sesuai amanat  PP No. 2 tahun  2015 tentang RPJMN 2015-2019,  Pengendalian Malaria merupakan  salah satu indikator utama pembangunan kesehatan. Indikator yang diukur, sebagai Indikator Kinerja Program (IKP),  adalah jumlah kabupaten /kota yang mencapai eliminasi malaria. Target tahun 2018 adalah sebanyak 285 Kabupaten /Kota mendapat sertifikat eliminasi malaria. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan dukungan dan kerja keras seluruh jajaran baik di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan jajaran Kementerian/lembaga. Termasuk langkah mengupayakan dukungan dana APBD dan sumber lain seperti dana desa, CSR perusahaan swasta.

Subuh diakhir sambutannya mengingatkan beberapa hal terkait dengan pengendalian Malaria, antara lain : 1) dalam percepatan pencapaian Eliminasi Malaria, kita perlu melibatkan semua komponen termasuk swasta dan menciptakan inovasi – terobosan di Daerah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi setempat; 2) untuk mencapai eliminasi malaria sangat diperlukan komitmen  dari  jajaran  Pemerintah Daerah yang didukung oleh tersedianya APBD yang cukup; 3) untuk menyikapi berakhirnya bantuan Global Fund perlu segera disusun exit strategy untuk Pengendalian Malaria di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Direktur Jenderal P2P, dr. Subuh dikesempatannya setelah membuka acara didampingi oleh Direktur P2PTVZ, drg. Vensya juga berkesempatan untuk memberikan beberapa sertifikat penghargaan kepada : 1) DinKes Provinsi Papua atas Pencapaian Performa Manajemen/Pengelolaan Hibah terbaik; 2) Dinkes Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah atas Pencapaian Kelengkapan Laporan 100%; 3) Dinkes Provinsi Bangka Belitung atas Pencapaian Ketepatan Laporan Kasus Terbaik; 4) Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas Pencapaian Ketepatan dan Kelengkapan Data Kawasan Timur Indonesia Terbaik; 5) Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas Pencapaian Kelengkapan Laporan Logistik terbaik; 6) Dinkes Provinsi Papua atas Pencapaian Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Terbaik; dan 7)Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas Pencapaian Pengelolaan Administrasi Terbaik.