Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif yang terbukti paling cost-effective serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat. Dengan memberikan perlindungan komunitas (herd immunity) melalui cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di semua wilayah, Kementerian Kesehatan telah melakukan perubahan atas Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 dengan target indikator yang harus dicapai yaitu 100% mulai tahun 2023.
Untuk mewujudkan hal tersebut, (14/9) Ditjen P2P mengadakan Pertemuan Akselerasi Strategi Capaian Indikator Program Pengelolaan Imunisasi Tahun 2022 yang dibuka secara resmi oleh Dirjen P2P, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS didampingi oleh Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kadinkes Provinsi Jabar, dan Kadinkes Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang membawahi program Imunisasi dan Surveilans PD3I, program Farmasi, program KIA, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, dan PKK dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama 4 (empat) hari ini dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat dengan narasumber berasal dari lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maupun lintas program di lingkungan Kemenkes.
Dalam sambutannya, Dirjen menyampaikan bahwa saat ini penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian yang cukup besar bagi bayi dan balita di Indonesia. Penyakit infeksi yang berbahaya dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian seperti Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus, Hepatitis B, Pneumonia, Diare, Kanker Leher Rahim dimana dapat dicegah dengan imunisasi, bahkan beberapa telah berhasil di turunkan angka kasusnya dan berhasil dieradikasi di dunia melalui upaya imunisasi seperti penyakit cacar.
Bertambahnya indikator imunisasi dengan target yang sangat tinggi serta target global PD3I yang harus dicapai tentunya memerlukan upaya dan kerja keras dan koordinasi dari semua pihak terkait dalam menyusun strategi dan mengimplementasikannya. Tambah Dirjen
Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan capaian imunisasi rutin dan menyebabkan terjadinya kesenjangan imunitas di masyarakat karena banyaknya anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya selama pandemi. Hal ini berdampak dengan meningkatkan PD3I seperti penyakit campak, rubella, difteri, pertusis dan tetanus.
Selama 2 tahun ini, merupakan tahun kerja keras bagi program imunisasi dan tentunya juga petugas imunisasi di seluruh Indonesia. Selain melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional, diharapkan juga terjadinya peningkatan penemuan kasus AFP dan PD3I baik di puskesmas, rumah sakit dan fasyankes lainnya. Hal tersebut tidak hanya membutuhkan kolaborasi, tetapi juga diperlukan upaya strategis dan implementatif dari semua pihak secara bersama.
“Kita telah bersama-sama menyaksikan dan mengalami keberhasilan kolaborasi semua pihak dalam percepatan vaksinasi COVID-19 hingga dapat mencapai cakupan >90% untuk dosis pertama. Pengalaman pada vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan dan penguatan imunisasi rutin dan surveilans PD3I di Indonesia.” Ujar Dirjen
Terakhir beliau berharap pertemuan ini dapat seefektif mungkin untuk melakukan analisa wilayah dan menyusun langkah strategis dalam akselerasi pencapaian target indikator program imunisasi dan surveilans PD3I di Indonesia.
